Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Kambing Hitamkan Hujan dan Sungai Penyebab Banjir Kalsel, Presiden Jokowi Dikritik

Beberapa kesaksian muncul di media sosial, bahwa daerah yang lokasinya jauh dari Sungai Barito justru mengalami banjir parah.

Editor: Ilham Yafiz
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres
Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Banjar dengan didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB, Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dan Bupati Banjar, Khalilurrahman. 

Hal ini ia utarakan untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa banjir di Kalsel merupakan yang terbesar dalam 50 tahun terakhir.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap.

Presiden Joko Widodo meninjau Sungai Martapura dari jembatan Pakauman yang berada di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021) siang sekira pukul 13.30 WITA. Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Banjar dengan didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB, Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dan Bupati Banjar, Khalilurrahman.
Presiden Joko Widodo meninjau Sungai Martapura dari jembatan Pakauman yang berada di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021) siang sekira pukul 13.30 WITA. Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Banjar dengan didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB, Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dan Bupati Banjar, Khalilurrahman. (Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres)

Menanggapi hal itu, Kisworo mengaku tak sepakat.

Menurut dia banjir kali ini menandakan kondisi darurat terkait ruang dan bencana ekologis di Kalsel.

"Presiden datang ke Kalsel kalau hanya menyalahkan hujan dan sungai mending tidak usah ke Kalsel. Sudah sering saya dan Walhi Kalsel ingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis," tekan dia.

Bukan tanpa sebab, ia mencatat 50 persen dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.

Rinciannya yakni tambang 33 persen dan kelapa sawit 17 persen.

Oleh karena itu, ia mengaku tidak kaget apabila bencana ekologis itu terjadi saat ini dan terparah dari tahun-tahun sebelumnya.

Kisworo mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terparah sejak 2006. Meski demikian, kata dia, banjir kali ini sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Namun, ia menilai pemerintah lagi-lagi tidak siap dan masih gagap dalam penanganannya.

Dia berujar, pada akhirnya masyarakat yang kembali menanggung akibatnya. "Sudah pandemi Covid-19 dihajar banjir, sudah jatuh tertimpa tangga," ucapnya.

Dia juga menjelaskan apa saja kerugian yang dialami masyarakat Kalsel akibat banjir di antaranya kerugian harta benda dan terganggunya musim tanam. Seperti yang terjadi di Desa Sei Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar misalnya.

Pada musim tanam tahun ini, kata Kisworo, benih atau bibit padi ikut terganggu.

"Belum lagi daerah lain ikan tambak, ternak, dan lainnya. Pemerintah ke depan harus menyiapkan bibit gratis, agar musim tanam tidak terganggu," harap dia.

Sehingga, ia mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera tanggap terhadap bencana banjir besar Januari 2021.

Sumber: Warta Kota
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved