Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Kambing Hitamkan Hujan dan Sungai Penyebab Banjir Kalsel, Presiden Jokowi Dikritik

Beberapa kesaksian muncul di media sosial, bahwa daerah yang lokasinya jauh dari Sungai Barito justru mengalami banjir parah.

Editor: Ilham Yafiz
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres
Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Banjar dengan didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB, Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dan Bupati Banjar, Khalilurrahman. 

Selain itu, Kisworo juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh izin-izin industri yang dikeluarkan.

"Review dan audit seluruh perizinan industri ekstraktif. Stop perizinan baru. Penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan," ujarnya.

Kisworo juga menanggapi kehadiran Presiden Jokowi ke Kalsel yang seakan tak menghasilkan sesuatu yang signifikan.

Ia menilai, seharusnya kedatangan Jokowi mampu menjawab penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyatnya.

Menurut dia, Jokowi seharusnya datang secara kuat guna menjamin keselamatan rakyatnya dengan cara berani memanggil pemilik perusahaan tambang, kelapa sawit dan lainnya.

"Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Dan kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil," harapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (18/1/2021).

Ia mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam puluhan tahun terakhir.

"Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Jokowi menyebut, curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap.

Biasanya, sungai tersebut mampu menampung 230 juta meter kubik. Sementara, saat ini volume air yang masuk mencapai 2,1 miliar meter kubik.

"Sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota," ujar Jokowi.

Sorotan dari Greeenpeace Indonesia

Greenpeace Indonesia melalui @GreenpeaceID menerangkan bahwa lebih dari separuh hutan hujan Kalimantan hilang dalam 50 tahun terakhir, berganti dengan perkebunan monokultur dan lubang tambang batubara.

"Kini meningkatnya suhu bumi yang disebabkan pembakaran batubara dan hilangnya hutan, membawa bencana Krisis Iklim ke tanah Borneo," tulis @GreenpeaceID pada Sabtu (16/1/2021).

Sumber: Warta Kota
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved