Breaking News:

Sengketa Pilkada di MK

Sengketa Pilkada Serentak 2020: KPU Kuansing Jawab Tuduhan Paslon HK: Permohonan Pemohon Tidak Jelas

KPU Kuansing menyebut permohonan Paslon Halim-Komperensi (HK) tidak jelas. Hal tersebut disampaikan ke majelis hakim MK

Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Mahkamah Konstitusi 

"Juga tidak perlu diskualifikasi Paslon nomor urut 1," kata KPU Kuansing.

Dalam gugatan ke MK, Paslon HK menilai Pilkada Kuansing 2020 terjadi pelanggaran dan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).

KPU Kuansing dituding berpihak dan terlibat secara aktif - baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemkab Kuansing - untuk memenangkan Paslon ASA.

Tudingan soal KPU dan pemegang kekuasaan di Pemkab Kuansing bagi Paslon HK memenuhi unsur-unsur yang bersifat TSM.

Pelanggaran TSM versi Paslon HK, terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kuansing yakni 13 dari 15 kecamatan.

Bukti untuk ini, Paslon HK merinci 34 titik kampanye Paslon ASA yang tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak yang berwenang.

Pelanggaran lainnya yang dibeberkan untuk mendukung tudingan TSM yakni dugaan penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan kepala desa (tiga desa dalam permohonan) ; dugaan terjadinya politik uang yang dilakukan Palson ASA (tiga kasus) ; kampanye hitam dan ujaran kebencian di media sosial yang diduga dilakukan oleh tim paslon ASA (dua kasus).

Paslon HK pun mengklaim dugaan pelanggaran tersebut sangat signifikan pengaruhnya dalam perolehan suara.

Paslon HK pun meminta untuk mendiskualifikasi Palson nomor urut 1 (ASA) atau melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Suyatno Cabut Gugatan di MK

Sengketa Pilkada Serentak 2020 khususnya sengketa Pilkada Rohil memasuki babak baru, karena satu di antara penggugat yakni Suyatno mencabut gugatan di MK.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hilir yang menjadi pihak tergugat di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP), mengakui penggugatnya mencabut laporannya di MK Kamis (4/2/2021).

Dengan demikian proses untuk sidang berikutnya tidak ada lagi dan tinggal penetapan dari Mahkamah Konstitusi, KPU Rohil juga tidak jadi memberikan keterangan di MK pada agenda sidang yang direncanakan Kamis siang tersebut.

"Iya benar penggugat mencabut gugatannya,"ujar Ketua KPU Rohil Supriyanto kepada tribunpekanbaru.com Kamis (4/2/2021).

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved