Tegaskan Yogyakarta Tak Lockdown, Sultan HB X: Pemerintah Tak Sanggup Ganti Biaya Hidup Warga

TRIBUNPEKANBARU.COM - Gelombang kasus Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia terus mengkhawatirkan.

Lonjakan pasien Covid-19 juga tak bisa diredam.

Oleh karena itu, protokol kesehatan disarankan agar dilaksanakan secara ketat dan serius.

Salah satu daerah yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 ialah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Diberitakan, selama sepekan ini Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan.

Terkait kebijakan lockdown, Gubernur DIY memastikan belum akan menerapkan lockdown dalam waktu dekat.

Pasalnya, Pemerintah DIY tak sanggup untuk mengganti mengganti biaya hidup warganya jika lockdown diberlakukan.

Baca juga: Apakah Aman Memakai Masker Dobel? Ampuhkah Masker Berlapis Menangkal Covid-19?

Baca juga: Capek-capek AS Menyorotinya, Laboratorium Wuhan Justru Masuk Kandidat yang Terbaik Meneliti Covid-19

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama dirinya mengambil langkah untuk tidak melakukan lockdown di DIY.

Keputusan tersebut ia ambil setelah melakukan rapat dengan para epidemiologi, rumah sakit, dan kepala daerah.

"Ya nggak to (lockdown). Nggak ada kalimat lockdown. Saya nggak kuat suruh ngeragati (memodali kebutuhan) rakyat seluruh Yogyakarta," katanya ditemui setelah rapat di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (21/6/2021).

Disinggung soal pernyataan dirinya beberapa waktu lalu, ia menjelaskan bahwa hal itu merupakan pilihan terakhir.

"Itu pilihan terakhir (lockdown), tapi pemerintah tidak akan kuat," tambahnya.

Baca juga: BREAKING NEWS Gubernur Riau Laporkan Pendemo di Kejati Riau Beberapa Waktu Lalu Ke Polda Riau

Baca juga: Penumpang Asal Kepri Ngaku Koper Isi Pakaian, Begitu Dibuka Petugas Isinya 150 Slop Rokok Ilegal

Sultan HB X sekarang sedang mengandalkan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro untuk membatasi mobilitas masyarakat.

Mengingat, konsekuensi lockdown sangat berat ditanggung oleh warga dan pemerintah.

"Karena pengertian lockdown totally close orang jualan nggak ada yang buka hanya apotek sama supermarket.

Lainnya tutup, pemerintah ganti rugi duit untuk beli makan, kalau kita nggak kuat," kata dia.

Baca juga: Penumpang Asal Kepri Ngaku Koper Isi Pakaian, Begitu Dibuka Petugas Isinya 150 Slop Rokok Ilegal

Baca juga: Kisah LB Moerdani, Tolak Perminataan Presiden Soekarno untuk Jadi Menantunya

Sedangkan, hasil rapat dengan kepala daerah, rumah sakit, dan epidemiolog, Sultan menjelaskan ada beberapa poin penting pertama adalah membatasi mobilitas masyarakat agar tidak terjadi kerumunan. 

Kedua mengonsolidasikan penambahan tempat tidur di rumah sakit dan ketersediaan oksigen.

"Ketiga kita sepakat untuk bersama bupati wali kota untuk menambah kamar baik bagi yang positif maupun mereka yang karantina di tiap kelurahan," ujarnya.

SUMBER