Bukan Diambil Alih Tapi Disupervisi Kejati Riau, Kata Kejari Kuansing Soal Korupsi Makan Minum 2017

TRIBUNPEKANBARU.COM, TELUK KUANTAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing menyebut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan supervisi terhadap penanganan pengembangan kasus korupsi Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kuansing anggaran APBD 2017.

"Kejati Riau supervisi soal kasus itu," kata Kasi Intel Kejari Kuansing, Rinaldy Ardiansyah pada Tribunpekanbaru.com, Selasa (6/7/2021).

Ia pun tak sependapat bila disebut Kejati Riau mengambil alih kasus ini.

"Kalau ambil alih sepertinya enggak. Soalnya kita juga yang memeriksa. Tim Kejati mendampingi kita," katanya.

Indikasi pengambil alihan kasus ini terlihat dalam surat Kejati Riau yang diperoleh Tribunpekanbaru.com .

Dalam surat berkop Kejati Riau, ada surat pemanggilan saksi untuk N, seorang honorer di Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kuansing.

N diminta hadir di kantor Kejari Kuansing pada Selasa, 6 Juli 2021, pukul 09.00 wib.

Dalam surat tersebut disebutkan, ia diperiksa sebagai saksi terkait perkara tindak pidana korupsi atas belanja barang dan jasa di Setda Kuansing pada enam kegiatan dengan total anggaran Rp 13,3 Miliar dengan sumber anggaran APBD Kuansing 2017.

N diminta menghadap tim penyidik yang merupakan penyidik dari Kejati Riau. Surat perintah penyelidikan kasus ini dikeluarkan Kejati Riau pada 30 Juni 2021.

Kepala Kejari Kuansing, Hadiman SH, MH sendiri belum bisa dimintai keterangan soal pengambil alihan kasus ini.

Tribunpekanbaru.com sudah mencoba menghubungi namun panggilan Tribunpekanbaru.com belum dijawab.

Begitu juga pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp juga belum dibalas.

Kejati Riau Riau melalui Kasi Penerangan Hukum, Marvelous pada Tribunpekanbaru.com tidak membantah hal tersebut.

Namun ia mengaku masih menunggu informasi valid.

"Saya sampai hari ini belum dapat informasi tentang itu. Saya juga masih menunggu informasi yang valid dari bidang yang bersangkutan," kata Marvelous.