WHO Minta Vaksin Booster Ditunda, Kemenkes Indonesia Tetap Lanjut: Nakes Prioritas!
Meskipun demikian, sejumlah negara termasuk Indonesia sudah memulai pemberian vaksin booster.
lihat foto
Menkes berencana bahwa pemerintah akan menanggung biaya vaksin booster bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara, selebihnya membayar secara mandiri.
"Yang akan dibayari negara, kemungkinan besar hanya yang PBI saja, sedangkan yang lainnya karena toh biaya tidak terlalu mahal, akan dimasukkan ke skema umum, bisa melalui beli langsung dari diri sendiri atau juga bisa melalui mekanisme BPJS," ujarnya.
Biaya penyuntikan booster itu diperkirakan mulai dari Rp 100-150 ribu satu kali suntik, sesuai biaya yang dimiliki masyarakat.
Terkait imbauan WHO, Budi mengatakan bahwa itu hanya masalah etis saja. Sementara, secara klinis, menurut pihaknya sudah terbukti melindungi dari efek paparan Covid-19.
"WHO tidak menganjurkan, bukan karena clinical, tapi karena masalah ethical-nya. Karena baru sampai saat ini, baru 58 juta rakyat Indonesia yang beruntung yang bisa mendapatkan akses untuk suntik pertama. Dan mungkin baru sekitar 30 juta yang mendapat akses suntik kedua," katanya.
Alasan menunda
WHO bekerja sama dengan Kelompok Ahli Penasehat Strategis (SAGE) untuk meninjau bukti terkait kebutuhan dan waktu penggunaan dosis vaksin tambahan.
Melansir laman resmi WHO, (10/8/2012) pemakaian dosis booster untuk Covid-19, harus didukung oleh bukti tentang berkurangnya efektivitas vaksin, khususnya penurunan perlindungan terhadap penyakit parah pada populasi umum atau populasi berisiko tinggi, atau karena varian yang beredar.
Sampai saat ini, bukti tersebut masih terbatas dan tidak meyakinkan untuk menggunakan booster untuk masyarakat luas.
WHO secara hati-hati memantau situasi dan akan terus bekerja sama dengan negara-negara untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk rekomendasi kebijakan.
