Sabar Dulu Ya,Tunjangan TPP PNS di Pelalawan Tak Kunjung Cair Dijanjikan Awal Oktober,Ini Alasannya
PNS di Kabupaten Pelalawan Riau tampaknya harus sabar menunggu tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tak kunjung cair
Penulis: johanes | Editor: Nurul Qomariah
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pelalawan Riau tampaknya harus sabar menunggu tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Hingga awal September ini TPP belum dicairkan juga.
Terhitung sejak Juli lalu, sudah dua bulan tunjang TPP PNS di lingkungan Pemkab Pelalawan tertunggak.
Diakibatkan oleh penghitungan ulang besaran tunjangan sesuai dengan aturan terbaru dari pemerintah pusat.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan akan membayarkan TPP jika besaran untuk setiap tingkatan jabatan telah dituntaskan.
"Sekarang masih proses penghitungan ulang dan pengesahannya. Kita minta pegawai bersabar dulu," kata Kepala BPKAD Pelalawan, Devitson Saharuddin SH MH, Kamis (2/9/2021).
Kepada Tribunpekanbaru.com Devitson menjelaskan, instansi yang melakukan penghitungan ulang sedang menggodok besaran tunjangan berdasarkan kriteria pada aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kemudian setelah dituntaskan, berkas itu akan dikirimkan ke Kemendagri untuk dievaluasi dan disahkan sebagai dasar pembayaran TPP.
BPKAD, kata Devitson, hanya menunggu dasar hukum itu untuk mencairkan TPP, tentu disusulkan dengan permintaan pembayaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia mengakui jika semua pegawai baik staf maupun pejabat sama sekali belum menerima tunjangan dua bulan terakhir.
'Prediksi kita proses pencarian TPP bisa dilakukan paling cepat akhir September dan paling lambat awal Oktober," bebernya.
Akibat TPP yang tak kunjung cair ini, banyak pegawai yang mengeluh karena mempengaruhi perekonomian keluarga.
Sebab gaji yang diterima setiap bulan sudah terbatas dikarenakan potongan bank atas pinjaman dengan menggadaikan SK PNS.
"Kalau gaji sudah tak seberapa lagi, sudah dipotong pinjaman. Kami ini memang mengharapkan TPP untuk kebutuhan keluarga," ungkap seorang PNS Pemda Pelalawan.
Pejabat eselon lll di salah satu OPD ini semakin merasa kesulitan ketika anak sekolah mulai aktif belajar, khususnya bagi murid baru.
Kebutuhan untuk seragam, buku, dan perlengkapan lainnya harus dipenuhi. Bahkan sekarang sekolah tatap muka terbatas mulai diberlakukan.
"Untuk biaya sekolah yang harus ditutupi. Memang TPP pasti dibayarkan, tapi seharusnya tak seribet ini," tukas pria berkulit putih ini.
( Tribunpekanbaru.com / Johannes Wowor Tanjung )
