Berita Riau
Sembako Naik, Minyak Goreng Langka, Pengamat Ekonomi Unri: Tak Cukup Hanya Dengan Operasi Pasar Saja
Fenomena harga Sembako naik dan minyak goreng langka menarik perhatian Pengamat Ekonomi Unri, solusinya tak cukup hanya dengan operasi pasar saja.
Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Ariestia
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Fenomena harga Sembako naik dan minyak goreng langka menjelang Ramadhan ini menarik perhatian, Pengamat Ekonomi Unri, yang menyebut solusinya tak cukup hanya dengan operasi pasar saja.
Pengamat Ekonomi Universitas Riau Ediyanus Herman Halim mengungkapkan, sudah menjadi kebiasaan, setiap akan memasuki bulan Ramadhan, selalu saja dibarengi dengan mulai merangkaknya harga bahan kebutuhan pokok.
"Kondisi ini terjadi pertama disebabkan karena permintaan pasar naik, kemudian peningkatan pendapatan petani dengan naiknya harga sawit, itu juga mendorong harga sembako naik," kata Ediyanus, Minggu (13/3/2022).
Situasi ini semakin diperparah dengan ketersediaan produk dipasaran menjadi berkurang sehingga terjadi kelengkapan bahan kebutuhan pokok.
"Kelangkaan itulah yang menyebabkan harga menjadi meningkat," ujarnya.
Ediyanus memprediksi, jika tidak ada kebijakan khusus dari pemerintah, maka kenaikan harga semako, termasuk kelangkaan minyak goreng akan masih terus terjadi dalam waktu yang lama.
"Bahkan bisa sampai habis lebaran," katanya.
Untuk itu, Ediyanus menyarankan pemerintah agar dapat melakukan antisipasi mulai dari sekarang.
Sebab jika tidak segera diambil kebijakan yang cepat dan tepat, maka harga kebutuhan pokok akan semakin tidak terkadali.
Terlebih saat Ramadhan dan lebaran nanti.
"Pemerintah tidak cukup hanya melakukan operasi pasar saja. Tapi harus ada pola kebijakan yang dilakukan disektor Hulu," katanya.
Harus ada kebijakan dari pemerintah yang komprehensif. Mulai dari sektor hulu sampai ke sektor hilir. Pemerintah harus mempeketat pengawasan agar tidak terjadi sepekulan yang memanfaatkan situasi ini.
"Pemerintah juga jangan membuat kebijakan-kebijakan yang hanya bersifat parsial, jadi perlu koordinasi, baik antar OPD, maupun antar instasi dan lembaga," ujarnya.
Selain itu, Ediyanus juga mengingatkan perusahaan nasional yang bergerak di bidang kepala sawit dan CPO agar tidak mengembil kesempatan dalam kesempitan ini untuk mengambil keuntungan yang lebih besar.
Sebab jika hal tersebut dilakukan, justru akan membuat masyarakat akan menjadi menderita.