Di Rusia Ratusan Orang Ditolak Masuk, Mulai dari Selebritis sampai Presiden, Semuanya Terkenal

TRIBUNPEKANBARU.COM- Tak tanggung-tanggung, Rusia tolak masuk atau melarang masuk ratusan orang ke negara mereka.

Mulai dari Presiden sampai selebritis. Tentu saja itu menjadi hak Rusia untuk melarang nama-nama yang mereka anggap tidak sesuai dengan dinamika yang berjlan dinegara mereka.

Sebagai negara yang berdaulat, Rusia punya hak menolak nama-nama tersebut. Bahkan seorang presiden dsaja mereka tolak masuk.

Baca juga: Rusia Dibuat Malu, Rudal 72 Miliar Kepunyaan Negara Vladimir Putin Cuma Bisa Hancurkan Toilet Umum

Rusia secara permanen melarang lebih dari 900 politisi, selebritas, dan eksekutif Amerika memasuki negara itu.

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden; Wakil Presiden AS, Kamala Harris; CEO Meta, Mark Zuckerberg; dan aktor Morgan Freeman, masuk dalam daftar orang yang dilarang masuk Rusia.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan larangan itu sebagai bagian dari tanggapan terhadap sanksi yang dikenakan pada Rusia sebagai akibat dari invasi ke Ukraina.

Selain itu, tanggapan bagi orang yang secara terbuka mengecam Presiden Rusia Vladimir Putin.

Secara total, sebanyak 963 orang Amerika dilarang masuk Rusia.

"Kami menekankan bahwa tindakan bermusuhan yang diambil oleh Washington, yang menjadi bumerang terhadap Amerika Serikat sendiri, akan terus mendapat penolakan yang layak," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, Sabtu (21/5/2022), dilansir USA Today.

Selain Biden dan Harris, nama terkenal lainnya dalam daftar yakni Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Transportasi Pete Buttigieg, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, dan Hillary Clinton.

Baca juga: Ukraina Tak Rela Gencatan Senjata Jika Wilayahnya Dikuasai Rusia

Baca juga: Ribuan Tentara Ukraina di Mariupol Menyerah, Tak Tahan Dengan Strategi Jitu Rusia

Tak Ada Nama Trump

Mantan Presiden Donald Trump tidak ada dalam daftar.

Diberitakan CNBC, selama bertahun-tahun, Trump telah memuji Presiden Rusia Vladimir Putin.

Trump juga mengkritik penyelidikan atas campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016 yang berakhir dengan kemenangan Trump atas saingannya dari Partai Demokrat, Clinton.

Trump dimakzulkan pada tahun 2019 karena menahan bantuan militer yang dialokasikan secara kongres ke Ukraina sambil menekan presiden yang baru terpilih saat itu, Volodymyr Zelensky, untuk mengumumkan penyelidikan terhadap Joe Biden, yang pada saat itu adalah kandidat Demokrat terkemuka untuk Gedung Putih.

Trump lalu dibebaskan setelah persidangan di Senat.

Selain Trump, mantan Presiden Barack Obama dan wakil presiden Trump, Mike Pence, juga tidak ada dalam daftar yang dilarang masuk Rusia.

Namun, saudara laki-laki Pence, Rep. Greg Pence, R-Ind., dilarang.

Baca juga: Lima Bulan Kedepan, Ukraina Dipasok Kendaraan Lapis Baja dan Pertahanan Udara untuk Hadapi Rusia

Baca juga: Rusia Gunakan Rudal Presisi Tinggi Gempur Ukraina, Sehari Bakar Uang Rp4,4 Triliun untuk Perang

Dikutip dari The Guardian, larangan Rusia ini datang pada hari yang sama ketika Biden menandatangani paket dukungan yang menyediakan hampir $40 miliar bantuan untuk Ukraina.

Tetapi tindakan terbaru oleh Rusia merupakan bagian dari penurunan hubungan negara itu dengan barat sejak invasinya ke Ukraina.

Hal ini yang mendorong Washington dan sekutunya untuk menjatuhkan sanksi drastis pada Moskow dan meningkatkan pasokan senjata ke militer Ukraina.

Sebelumnya, kementerian luar negeri Rusia melarang Boris Johnson, Liz Truss, Ben Wallace, dan 10 anggota pemerintah Inggris lainnya memasuki negara itu.

Kementerian mengatakan, keputusan dibuat mengingat tindakan bermusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah Inggris.

Baca juga: Senjata Canggih Bantuan Amerika dan Eropa untuk Ukraina Dibombardir Rudal Kaliber Rusia

Baca juga: Inggris seperti Sudah Persiapkan Moldova untuk Hadapi Rusia, Sengaja Diberi Bantuan Senjata Modern

Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana sebuah negara punya kedaulatan. Mereka berhak meenolak atau melarang seseorang masuk ke nagara mereka.

Jadi kita sebagai orang yang dewasa tentu saja memaklumi dan menghormati apa yang dilakukan negara lain.(*)

(Tribunpekanbaru.com)