Breaking News:

Protes Eksekusi Lahan di Siak

Polisi dan Warga Bentrok di Siak, 4 Terluka, 2 Orang Diamankan, Buntut Protes Eksekusi Lahan di Siak

Polisi dan warga bentrok di jalan Siak-Dayun, Rabu (3/8/2022), 4 orang mengalami luka bakar dan dua orang ditangkap, buntut protes eksekusi lahan

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Nurul Qomariah
Tribun Pekanbaru/Mayonal Putra
Aksi protes menolak upaya constatering dan eksekusi lahan di Km 8 Dayun, Kabupaten Siak, Rabu (3/8/2022). 4 orang terluka, 2 orang diamankan. 

Celakanya, PT DSI tidak merespon dan tidak melaksanakan sesuai dalam isi SK, sedangkan Peringatan yang diberikan juga tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu peringatan yang diberikan.

“Dalam artian terjadi pelanggaran atas waktu yang ditetapkan,” kata dia.

Atas hal tersebut setelah ditetapkan RTRW kabupaten Siak 2002-2011 untuk selanjutnya di 2003, PT DSI mengajukan permohonan Rekomendasi Izin Lokasi yang ditujukan kepada Bupati Siak Arwin AS.
Permohonan dimaksud dengan tegas ditolak Bupati, karena lokasi yang dimohonkan tidak lagi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak.

“Kemudian juga telah dijelaskan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 17/Kpts-II/1998 Tanggal 6 Januari 1998 telah habis masa berlakunya, ditambah lagi adanya Surat Keputusan Menteri Penggerak Dana, BKPMD Pusat Nomor : 284/I/PMDN/1995 Tanggal 29 Mei 1995, yang menerangkan bahwa Persetujuan itu telah batal dengan sendirinya karena telah habis masa berlakunya,” kata Sunardi.

Menurut Sunardi, pada 2006 Bupati Arwin AS telah melanggar ketentuan yang telah dibuatnya sendiri.

Sebab pada awalnya Arwin menolak pada tahun 2003 dan tahun 2004 dengan dasar-dasar hukum yang jelas termasuk ketidaksesuaian dengan penetapan RTRW Kabupaten Siak Tahun 2002- 2011.

Anehnya, tiba-tiba dikeluarkan Izin Lokasi atas nama PT DSI, sesuai SK Bupati Nomor : 284/HK/KPTS/2006 Tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin lokasi untuk keperluan perkebunan.

“Tentu atas kejadian ini kami menilai Bupati Siak pada waktu dijabat oleh Arwin AS, telah melakukan pelanggaran-pelanggaran serta aturan yang dibuatnya sendiri, dan diduga ada unsur Korupsi yang diperbuat,” kata dia.

Setelah Bupati Siak Arwin memberi izin kepada PT DSI, ternyata terdapat perkebunan dan tanaman-tanaman warga di dalam objeknya. Semestinya, kata Sunardi PT DSI wajib melakukan inclave atau mengadakan konsolidasi tanah bagi pihak yang tidak bersedia melepaskan penguasaan atau kepemilikanya.

“Hal itu juga telah ditegaskan oleh Gubernur Riau ketika dijabat Bapak HM Rusli Zainal yang tertuang dalam Surat Rekomendasi Nomor :500/Ek hang/08.17 Tanggal 16 Juni 2008, akan tetapi PT DSI tidak mengindahkan rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur Riau itu,” kata dia.

Hal itu dapat dilihat pada peta hasil Survei Inventarisasi Lahan di dalam izin lokasi PT DSI. Menurut hasil survei lahan tersebut sudah terdapat tanaman perkebunan dan penguasaan lahan oleh masyarakat.

“PT DSI diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) oleh bupati Arwin tanpa dasar hukum yang jelas,” kata dia.

Sunardi melanjutkan, PT DSI juga telah mengganti rugi terhadap sebagian lahan garapan masyarakat yang memiliki surat tanah.

Namun banyak lahan garapan masyarakat lainya yang menjadi korban sehingga haknya terampas, tidak lagi mempedomani poin-poin kesepakatan sesuai rekomendasi dari Kepala Bappeda Kabupaten Siak yang tercantum didalam isi Surat rekomendasi Nomor : 050/Bappeda- S/08/219 Tanggal 28 oktober 2008 yang menjelaskan di huruf b poin 3.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved