Ketua DPRD Pelalawan Geram Banyak Proyek Fisik di Bawah 50 Persen Padahal Sudah Akhir Tahun 2022

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Realisasi fisik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan tahun 2022 yang masih minim membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan geram.

Mengingat sebentar lagi masa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berakhir.

Ketua DPRD Pelalawan Baharudin SH MH menyampaikan, serapan fisik APBD 2022 saat ini mulai mengkhawatirkan jika dilihat di lapangan.

Khususnya bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki proyek fisik yang banyak dengan anggaran besar.

Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan instansi lainnya.

Beberapa proyek pembangunan di Dinas PUPR saat ini masih ada yang volumenya kerjaannya jauh dari harapan dan berpotensi tidak selesai.

"Inikan dari awal sudah kami ingatkan di DPRD. Dinas-dinas yang ada kegiatan fisik selalu kita imbau agar cepat dikerjakan, tapi seperti ini kenyataannya menjelang akhir tahun," terang Ketua Baharudin kepada Tribunpekanbaru.com , Minggu (11/12/2022).

Baharudin telah memantau ke lapangan proyek yang dikerjakan mulai dari yang tuntas hingga yang kondisinya kritis.

Ada beberapa yang pengerjaannya sudah 100 persen oleh kontraktor seperti jalan dan pengaspalan di wilayah Pelalawan.

Namun ada yang masih 50 persen atau separuh dari perencanaan dan kontrak yang diteken perusahaan rekanan.

Seperti beberapa jembatan dan drainase.

Lebih mirisnya, ada proyek yang volume pekerjaannya masih di bawah 50 persen dan bahkan 10 persen menjelang akhir tahun 2022 ini.

Seperti pembangunan box culvert di Kerinci Barat, beberapa drainase di Pangkalan Kerinci, pembangunan landscape di Jalan Lintas Timur SMPN 1 Pangkalan Kerinci, dan proyek fisik lainnya.

"Sekarang curah hujan tinggi dan sering banjir. Tak selesai sampai akhirnya tahun, jadinya mangkrak. Setiap rapat di dewan telah kita wanti-wanti sebenarnya, tapi dinas tak belajar dari pengalaman," tambah politisi Partai Golkar ini.

Baharudin menyayangkan apabila banyak proyek yang mangkrak lantaran tidak tuntas dikerjakan kontraktornya.

Pemda akan rugi karena anggaran telah terpakai tapi bangunan tak selesai.

Masyarakat tentu lebih dirugikan lagi, karena tak bisa menikmati pembangunan dan malah terhambat akibat proyek terbengkalai di wilayah pemukimannya.

Untuk menganggarkan proyek mangkrak tidak bisa serta Merta di tahun selanjutnya, sebab anggaran telah diketuk palu dan perlu perhitungan sesuai aturan.

Dewan merasa kecewa lantaran APBD tahun 2022 telah disahkan jauh hari sebelumnya yakni pada akhir November 2021 silam.

Anggaran yang seharusnya bisa dipergunakan mulai awal tahun 2022 dan proses tender dimulai, ternyata meleset dari perkiraan.

OPD baru bisa melelang paket pekerjaan fisik mulai Bulan Juni, di mana Pelalawan dilanda cuaca ekstrem secara berkala dan curah hujan yang tinggi berlanjut sampai akhir tahun.

Hal inilah yang membuat banyak proyek yang terbengkalai dan gagal dinikmati masyarakat.

"Saran kami dari proyek yang ada saat ini segera digesa Kontraktor. Jika masih terkejar, perpanjang waktunya. Tapi kalau sudah kritis, ambil kebijakan sesua aturan," ujar legislator asal Pangkalan Kuras ini.

Pria yang akrab disapa Bahar ini menekankan, pemda harus belajar dari kesalahan-kesalahan pada tahun 2022 ini, sebagai gambaran dan evaluasi ke tahun 2023.

APBD tahun depan telah disahkan dan penggunaannya harus dipercepat agar kondisi serupa tak terulang lagi.

Realisasi Anggaran Masih 60,62 Persen

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin mengakui serapan anggaran masih minim pada akhir November lalu.

Berdasarkan data laporan realisasi APBD 2022 bulan lalu, realisasi anggaran masih 60,62 persen.

Persentasi itu setara dengan Rp 1.162.093.151.200,30 dari total APBD sebesar Rp 1.916.975.102.815.

Berarti masih ada Rp 700 miliar lebih yang musti dibelanjakan mulai tanggal 1 sampai 31 Desember tepat pada akhir penggunaan anggaran atau tutup buku kas daerah.

Meski demikian, BPKAD masih tetap optimis bisa mengejar ketertinggalan serapan anggaran dalam jangka waktu kurang dari satu bulan ini.

Pasalnya, sampai saat ini proses pencairan masih terus berjalan dari seluruh OPD.

Termasuk pembayaran terhadap proyek fisik yang sudah setelah 100 persen.

Sebagian pekerjaan fisik masih proses administrasi pencairan.

Memang sebagian lainnya dalam pengerjaan kontraktor di lapangan dengan volume pekerjaan yang beragam dari rendah, sedang, hingga tinggi atau nyaris selesai.

"Kebiasaan setiap tahun memang seperti itu, akhir tahun akan menumpuk pencairan karena pekerjaan baru selesai. Akan meningkat signifikan nanti," papar Devitson.

( Tribunpekanbaru.com / Johannes Wowor Tanjung )