Presiden Jokowi Beri Respon soal Bakal Lakukan Reshuffle pada Rabu Pon 1 Februari: Masa?

TRIBUNPEKANBARU.COM - Presiden Jokowi disebut-sebut bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada 1 Februari 2023 mendatang.

Adapun 1 Februari 2023 merupakan hari Rabu Pon, hari di mana Jokowi biasa melakukan reshuffle.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semua pihak menunggu saja perihal kemungkinan reshuffle tersebut.

 "Hm? Masa?" tanya Jokowi saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

Jokowi lagi-lagi mengulang 'keheranannya' perihal Rabu Pon yang akan jatuh pada 1 Februari.

Lalu, Jokowi terkekeh. Dia meminta agar menunggu saja.

"Rabu Pon? Bener? Ya nanti tunggu saja," ucapnya.

Jokowi sebenarnya telah melempar sejumlah sinyal reshuffle dalam beberapa kesempatan terakhir.

Baca juga: Jokowi Dikabarkan Akan Reshuffle Kabinet pada 1 Februari Rabu Pon, Ini Kata Sekjen PDIP

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, Menkominfo Johnny G. Plate Bantah Dirinya Mundur dari Kabinet Indonesia Maju

Namun, dia selalu meminta agar masyarakat untuk menunggu.

Sementara itu, PDI-P terus mendesak agar menteri dari Partai Nasdem untuk dievaluasi.

Narasi yang berkembang, bongkar pasang Kabinet Indonesia Maju bakal menyasar tiga menteri yang merupakan kader Partai Nasdem.

Saat ini tiga kader Nasdem yang menjabat sebagai menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Posisi Syahrul diduga terancam.

Apalagi Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerjanya dan Siti Nurbaya Bakar.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," papar Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Terbaru, komentar miring soal Syahrul disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Ia menuding Syahrul salah memberikan data ekspor beras pada Presiden Joko Widodo.

Bahkan Hasto mengatakan tindakan Syahrul itu sebagai politik sisi gelap.

"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

( Tribunpekanbaru.com / Kompas.com)