LPSK Hentikan Status Terlindung Richard Eliezer , Begini Kata Polri Soal Keamanan Bharada E

TRIBUNPEKANBARU.COM - Polisi angkat bicara terkait dengan lepasnya pelindungan LPSK terhadap Richard Eliezer .

Seperti diketahui , bahwa LPSK telah menghentikan status terlindung dari Richard Eliezer . Keputusan tersebut diambil LPSK karena menjadi narasumber acara di Kompas TV saat mendekam di rumah tahanan negara (Rutan) Salemba cabang Bareskrim Polri.

Keputusan LPSK tersebut kemudian bergulir panjang hingga menjadi pembicaraan massif dan tentu saja menjadi pertanyaan bagaimana dnegan perlindungan Richard .

Nah , terkait dengan penghentian perlindungan LPSK , Polri memberikan komentarnya soal keamanan Ricahrd Eliezer.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan akan tetap memberikan perlindungan dan memastikan keamanan Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan hal itu meskipun LPSK resmi menghentikan status terlindung dari Richard Eliezer.

"Sudah menjadi komitmen Polri dari awal mengamankan dan melindungi dari proses sidik (penyidikan), penuntutan, persidangan sampai saat ini yang bersangkutan menjadi warga binaan Dirjen Pas," ujar Dedi saat dikonfirmasi, Senin (13/3/2023).

Adapun alasan LPSK mencabut status terlindung Richard karena menjadi narasumber acara di Kompas TV saat mendekam di rumah tahanan negara (Rutan) Salemba cabang Bareskrim Polri.

Diketahui, saat ini Richard telah menjadi warga binaan dan sedang menjalani vonis pidananya selama 1,5 tahun.

Lebih lanjut, Dedi juga membeberkan kondisi terkini dari Richard. Menurutnya, saat ini Richard dalam keadaan sehat.

"Alhamdullilah sampai saat ini kan kondisi sehat dan baik," ujar Dedi.

Terkait LPSK yang mencabut perlindungan terhadap Richard, Pimpinan Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi sebelumnya menyatakan pihaknya sudah melayangkan izin untuk mewawancarai Richard Eliezer kepada LPSK.

Rosi mengatakan, surat izin tersebut dilampirkan beserta tembusan izin yang telah dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"LPSK juga sudah mendapat tembusan surat untuk perizinan," ujar Rosi dalam keterangannya, Jumat (9/3/2023).

Rosi pun meminta LPSK tidak mengkambinghitamkan media sebagai penyebab status terlindung Richard Eliezer dicabut.

Ia menyatakan bahwa proses wawancara itu sudah diketahui otoritas yang berwenang, termasuk LPSK sebagai pelindung Richard.

"Ketika LPSK memutuskan status Icad, maka ini tindakan mengkambinghitamkan media, ‘gara-gara Kompas TV status perlindungan Icad dicabut’, padahal H-1 wawancara, pengacara Icad dan LPSK sudah berkomunikasi dan tidak ada masalah," ujarnya.

Bahkan, Ronny pun membantah bahwa tidak ada izin yang dilakukan oleh pihak Kompas TV kepada LPSK terkait wawancara Richard.

Menurut Ronny, satu hari sebelum wawancara dilakukan dirinya selaku pengacara Richard telah berkomunikasi dengan Wakil Ketua LPSK Susilaningtias terkait kegiatan tersebut.

“Tidak benar apa yang dikatakan LPSK bahwa Richard Eliezer melanggar perjanjian poin tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka pada pihak manapun tanpa sepengetahuan atau persetujuan LPSK,” kata Ronny.

Sementara itu, izin yang dikirimkan Kompas TV dibantah juru bicara LPSK Rully Novian. Rully mengatakan, bila sudah ada permintaan persetujuan yang dilayangkan Kompas TV bisa saja status perlindungan kepada Richard Eliezer tidak dicabut.

Rully juga menegaskan tidak ada surat izin yang masuk ke LPSK terkait wawancara kepada Richard Eliezer.

"Ya (tidak dicabut jika ada izin) atas persetujuan kalau bahasa kami. Kalau persetujuan yang dimaksud adalah permintaan dari pihak yang mewawancarai kepada LPSK atas persetujuan pelaksanaan wawancara tersebut. Nah itu tidak terjadi," kata Rully. (*)

( Tribunpekanbaru.com )