Terkesan “Kejar Setoran”, Partai PRIMA Provinsi Riau Menjalani Vermin dan Verfak

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU RI, KPU provinsi, hingga KPUD kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk provinsi Riau, tidak lantas membuat pengurus Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) di Provinsi Riau menjalaninya dengan optimistis.

Meskipun harus dihadapkan dengan kondisi objektif pascakeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengugurkan partai yang dideklarasikan bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PRIMA Provinsi Riau, Rinaldi, SS, SSos, CMe, Senin (3/4/23) menjelaskan bahwa, pihaknya dengan seksama dan sungguh-sungguh mengikuti verifikasi faktual yang terkesan “dikejar target” atau “kejar setoran” ini.

Untuk memperlihatkan kepada publik, bahwa Partai PRIMA bukanlah “partai anak emas” yang dapat diloloskan begitu saja.

Menurutnya, walau pun terkesan mendapat pertanyaan aneh-aneh dari beberapa petugas penyelenggara Pemilu tentang verifikasi faktual anggota, dirinya akan menjawab semampunya.

Mengingat dalam 5 bulan pascakeputusan KPU RI, pergeseran pilihan politik di tingkatan bawah terjadi.

Pergeseran pilihan politik yang dimaksud lanjut Cinal sapaan akrabnya, menyangkut jika dulunya orang-orang yang mendaftarkan diri ke Partai PRIMA, menjadi berubah haluan saat mengetahui partainya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi saat akhir Oktober 2023.

"Misalnya, kami temukan beberapa anggota yang sudah menjadi anggota partai politik lain, pasca keputusan KPU RI tersebut," jelasnya.

"Dan ada pula anggota yang tidak mau dilibatkan lagi ke Partai PRIMA, karena malu muka pascamengetahui partainya tidak lolos,” lanjutnya.

Tapi pun demikian, alumni Universitas Sumatera Utara ini memberikan apresiasi yang sangat tingga kepada penyelenggara pemilu, walau pun menurutnya masih ada beberapa kejanggalan yang harus diselesaikan.

"Kejanggalan-kejanggalan ini tentunya harus diselesaikan dengan 2 jalan, apakah dengan upaya melakukan klarifikasi secara cepat kepada penyelenggara Pemilu, atau jika tidak menemukan jalan, tentunya akan lahir laporan atau aduan ke Gakumdu setempat," paparnya.

"Tapi kami garansi, tindakan kami kedepan tentunya tidak memiliki maksud untuk menunda-nunda pelaksanaan Pemilu 2024,” sambungnya.

Sebagai informasi, DPW PRIMA Provinsi Riau telah menjalani verifikasi faktual kepengurusan pada hari Minggu (02/04/23) lalu di kantor sekretariatnya jalan Beringin, Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Beriringan dengan itu, Verifikasi faktual di Pekanbaru, Pelalawan, Bengkalis, dan Indragiri Hilir juga sedang berjalan.