Eks Kepala Kanwil BPN Riau Dikonfirmasi Sejumlah Barang Bukti oleh JPU KPK Saat Sidang Lanjutan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Eks Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, M Syahrir, dikonfirmasi sejumlah barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini terjadi dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (31/7/2023).

M Syahrir, merupakan terdakwa kasus suap pengurusan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari (AA) dan juga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Terdakwa Syahrir, mengikuti sidang lewat video conference karena sedang berada di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sidang yang diketuai hakim Salomo Ginting, dengan didampingi hakim anggota Yuli Artha Pujoyotama dan Yelmi ini, JPU KPK mempertanyakan pengetahuan Syahrir terkait beberapa barang bukti yang sudah diamankan penyidik.

Seperti bukti setor dan tarik tunai bank dengan berbagai minimal. Mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Sebagian besar, Syahrir mengaku tahu dengan bukti tersebut.

Namun, ada beberapa bukti yang diamankan menurut Syahrir, tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai Kepala Kanwil BPN. Atau dalam artian, sebelum dirinya menjabat.

"Ini saya belum jadi Kakanwil," ucap Syahrir menjawab pertanyaan JPU KPK.

"Iya, jawab tahu atau tidak saja. Itu biar menjadi pertimbangan kami," kata JPU KPK.

Tak hanya masalah uang, JPU KPK juga mengonfirmasi soal akta jual beli tanah, lahan dan bangunan, kendaraan, dan lain-lain.

Sebagaimana dakwaan JPU KPK, Syahrir diduga menerima gratifikasi dari perusahaan-perusahaan maupun pejabat yang menjadi bawahannya.

Tidak hanya itu, KPK menjerat Syahrir dengan TPPU karena uang itu dialihkannya dengan membeli sejumlah aset.

Tidak tanggung-tanggung, selama menjabat menjabat Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara dan Riau sejak Tahun 2017-2022, Syahrir telah menerima uang gratifikasi, yang keseluruhannya berjumlah Rp20.974.425.400.

Rincian gratifikasi yang diterima Syahrir, sebesar Rp5.785.680.400, saat menjabat sebagai Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara dan Rp15.188.745.000 saat menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau.