Direktur Komisaris Tinggi HAM PBB Mundur Karena PBB Tak Berdaya Atas Israel

TRIBUNPEKANBARU.COM - Direktur Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengundirkan diri atas penolakan badan global terhadap kasus genosida di Gaza.

Craig Mokhiber mengirimkan surat pengunduran diri sepanjang empat halaman kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk. Surat bertanggal 28 Oktober itu muncul pada Selasa malam.

“Sekali lagi, kita melihat genosida terjadi di depan mata kita, dan organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya,” kata Mokhiber.

Proyek kolonial pemukim Eropa, etno-nasionalis, dan pemukim di Palestina telah memasuki fase akhir, menuju percepatan penghancuran sisa-sisa terakhir kehidupan penduduk asli Palestina di Palestina,” katanya.

Menuduh AS, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa “sepenuhnya terlibat dalam serangan yang mengerikan” Mokhiber mengatakan: “Bukan saja pemerintah-pemerintah ini menolak untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka 'untuk memastikan penghormatan' terhadap Konvensi Jenewa, namun mereka sebenarnya secara aktif mempersenjatai serangan itu, memberikan dukungan ekonomi dan intelijen, dan memberikan perlindungan politik dan diplomatik atas kekejaman Israel.”

Pernyataan itu menggemakan postingan media sosial baru-baru ini oleh Mokhiber.

“Genosida yang kita saksikan di Palestina adalah hasil dari impunitas Israel selama beberapa dekade yang diberikan oleh AS dan pemerintah Barat lainnya serta dehumanisasi terhadap rakyat Palestina selama beberapa dekade oleh media korporat Barat,” tulisnya di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. “Keduanya harus diakhiri sekarang. Bicaralah demi hak asasi manusia.”

Sejak akhir pekan lalu, tentara Israel telah memperluas serangan udara dan daratnya ke Jalur Gaza, yang terus mengalami serangan udara tanpa henti sejak serangan mendadak oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Lebih dari 10.300 orang tewas dalam konflik tersebut, termasuk sedikitnya 8.796 warga Palestina dan lebih dari 1.538 warga Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan gencatan senjata yang semakin meningkat, dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan “penyerahan” kepada Hamas dan “itu tidak akan terjadi.