Kenaikan UMK Inhu 2024 Sebesar 3,35 Persen, Ini Perhitungan Dewan Pengupahan Kabupaten Inhu

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Dewan pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) telah melakukan rapat terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Inhu tahun 2024.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Inhu, Rengga Dwi Bramantika mengatakan bahwa hasil rapat tersebut memutuskan kenaikan UMK Inhu tahun 2024 sebesar 3,35 persen.

"Berdasarkan rapat tanggal 21 November 2023 kemarin, UMK Inhu tahun 2024 naik sebesar 3,35 persen menjadi 3.477.188,91 dari 3.364.511,42," ujar Rengga.

Hasil tersebut diputuskan setelah melalui formula perhitungan inflasi sebesar 1.96 persen.

Formula tersebut berdasarkan aturan yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Menurut Rengga, hasil rapat tersebut akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Inhu.

Perusahaan Dilarang Bayar Upah di Bawah Upah Minimum

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Imron Rosyadi mengingatkan kepada perusahaan agar mematuhi kebijakan tersebut.

Hal itu diungkapkannya, pasca disahkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2024,

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang sudah disahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution, UMP Riau 2024 ditetapkan sebesar Rp 3.294.625.

Naik sekitar 3,23 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya sebesar Rp 3.191.662.

"Perusahaan wajib menjalankan aturan tersebut, gaji buruh dan karyawan tidak boleh dibawah UMP, kalau pun nanti ada kabupaten kota yang menetapkan UMK dibawah UMP yang dipakai itu tetap angka UMP," kata Imron, Selasa (21/11/2023).

Imron dengan tegas mengatakan, bagi perusahaan yang membayarkan upah dibawah upah minimun, bisa dikenakan sanksi pidana.

"Sanksinya jelas, pidana, diundang-undang dibunyikan seperti itu, apabila perusahaan membayarkan upah dibawah upah minimun bisa dikenakan sanksi pidana," ujarnya.

Bahkan kata Imron, dalam undang-undang nomor 13 pasal 90 ayat 1 disebutkan sanksi pidana dalam pelanggaran pembayaran upah dibawah upah minimun ini masuk dalam kategori pidana kejahatan.

"Berat itu sanksi nya, jadi perusahaan jangan main-main," katanya.

Pihaknya mengimbau kepada buruh dan karyawan agar tidak segan-segan untuk melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau apa bila menemukan ada perusahaan yang membayarkan upah di bawah upah minimun yang sudah ditetapkan.

Baik oleh provinsi maupun kabupaten kota.

"Silakan lapor kan saja ke dinas. Kami tidak membuka posko pengaduan karena itu sudah menjadi tugas harian kami di bagian pengawasan," katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2024, Selasa (21/11/2023).

Berdasarkan kesepakatan bersama melalui sidang dewan pengupahan yang digelar Kamis (16/11/2023) lalu.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang sudah disahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution, UMP Riau 2024 ditetapkan sebesar Rp 3.294.625.

Naik sekitar 3,23 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya sebesar Rp 3.191.662.

"Sudah disahkan, SK Penetapan UMP Riau tahun 2024 sudah diteken Pak Gubernur hari ini dan resmi kita umumkan kepada masyarakat," kata Imron.

Dengan sudah disahkannya SK penetapan UMP maka kabupaten kota mulai hari ini sudah bisa membahas Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) tahun 2024 bersama dewan pengupahan di daerah masing-masing.

Dalam pembahasan UMK, dewan pengupahan kabupaten kota wajib mempedomani UMP Riau 2024 sebagai acuan.

"Kami ingatkan kepada kabupaten kota se-Riau untuk segera membahas UMK selambat-lambatnya 30 November. Kemudian menegaskan agar penetapan UMK harus berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," ujarnya.

Pihak mengingatkan kepada kabupaten kota agar dalam menjadikan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau sebagai acuan dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten kota (UMK) tahun 2024.

Imron menegaskan, dalam menetapkan besaran UMK dimasing-masing kabupaten kota, angkanya tidak boleh di bawah UMP.

Jika ada kabupaten kota yang menetapkan besaran UMK di bawah UMP, maka besaran UMK tersebut tidak bisa digunakan.

"Kalau ada kabupaten kota yang menetapkan besaran UMK nya dibawah UMP, maka yang berlaku itu besaran UMP," kata Imron.

( Tribunpekanbaru.com / Bynton Simanungkalit / Syaiful Misgio )