Pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 hingga ke Tingkat Tapak, Terstruktur dan Sistematis

TRIBUNPEKANBARU.COM - Semua elemen di Indonesia hingga ke tingkat tapak melaksanakan agenda FOLU Net Sink 2030 sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam aksi mitigasi perubahan iklim.

"FOLU Net Sink adalah aksi nyata. Komitmen telah kami deklarasikan dan kami detailkan perencanaannya termasuk panduan pelaksanaannya. Bahkan lembaga pendukungnya sudah kami bentuk," kata Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq saat membuka diskusi 'FOLU Net Sink 2023, From Indonesia for Better Global' di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP28 UNFCCC, Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (6/12/2023).

Indonesia dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) menargetkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89 persendengan upaya sendiri atau mencapai 43,20 persen dengan dukungan internasional sebagai kontribusi dalam pengendalian perubahan iklim global.

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use/FOLU) berkontribusi hingga 60 persen dari pencapaian target tersebut.

"FOLU Net Sink bukan hanya di atas kertas tapi sudah mulai dilaksanakan," kata Hanif sambil mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam pelaksanaannya.

Dalam FOLU Net Sink, ada sejumlah aksi yang dilaksanakan diantaranya pengurangan laju deforestasi dan degradasi, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi lahan, serta restorasi dan pengelolaan tata air gambut.

Ketua Harian I Tim Kerja Indonesia's FoLU Net Sink 2030 Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan FOLU Net SInk berarti kondisi dimana tingkat penyerapan GRK dari sektor FOLU sudah setara bahkan lebih tinggi dibandingkan emisinya.

"Melalui FOLU Net Sink, sektor FOLU ditargetkan bisa mencapai tingkat emisi minus 140 juta ton setara CO2," katanya.

Ruandha menyatakan FOLU Net Sink dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dokumen Rencana Operasional yang telah disiapkan kemudian ditindaklanjuti dengan merujuk pada Rencana Kerja masing-masing bidang.

Selain itu Rencana Kerja di tingkat Sub Nasional juga telah disiapkan.

"Telah ada Rencana Kerja Tingkat Sub Nasional di 28 Provinsi di Indonesia," katanya.

Selanjutnya telah ada juga Modul manual untuk pelaksanaan FOLU Net SInk yang bisa menjadi panduan bagi para pihak dalam membuat rencana kerja dan operasional FOLU Net SInk 2030.

Salah satu Provinsi yang telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tingkat Sub Nasional adalah Jambi.

Gubernur Jambi Al Haris menyatakan,  Jambi membuka diri menerima dukungan dari Negara atau Donor Internasional untuk berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi di Provinsi Jambi.