Soal Isu Duet Yuzar-Misharti di Pilkada Kampar, Begini Respon PKB dan PDIP

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Isu duet Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar, Ahmad Yuzar-Misharti belum terkonfirmasi hingga Selasa (30/7/2024). Koalisi partai pendukungnya belum jelas.

Keduanya tak membantah isu itu.

Bahkan Misharti mengaku sudah bertemu dengan Yuzar.

Tetapi belum ada partai yang mengeluarkan pernyataan resmi terkait peluang pasangan tersebut.

Beredar kabar pasangan ini berpeluang didukung oleh gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Bukan tanpa alasan, kabar ini berkaitan dengan bursa pencalonan di kedua partai itu. 

Yuzar yang sedang menjabat Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kampar diketahui memiliki kedekatan dengan PKB.

Ia sudah lama merapat ke PKB. 

Baca juga: Ahmad Yuzar Bakal Maju di Pilkada Kampar, Masa Jabatan Pj Sekda Kampar Diperpanjang Atau Tidak?

"Sejak awal dia (Yuzar) sudah bilang maju (Pilkada) dengan PKB," kata sebuah sumber terpercaya kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (30/7/2024). 

Sementara Misharti, telah mendapatkan Surat Tugas dari PDIP.

Tetapi tidak tunggal hanya untuk wanita yang sedang menjabat Anggota DPD RI ini. 

Pada surat nomor 3114/ST/DPP/VII/2024 tertanggal 23 Juli 2024 itu, juga mencantumkan nama Mimi Lutmila.

Penugasan keduanya untuk posisi Bakal Calon Wakil Bupati. 

Surat bersifat rahasia itu diteken Ketua DPP PDIP, M. Prananda Prabowo dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto. Lalu beredar luas di dunia maya.

Baca juga: PAN, PPP, PKS Resmi Dukung Yuyun-Edwin di Pilkada Kampar, Jadi Pasangan yang Pertama Berlayar

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kampar,  Hendri tak menampik atau membenarkan isu itu. Ia hanya menjawab normatif. 

"On progress," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa sore. Ia mengaku partainya belum memutuskan arah koalisi di Pilkada Kampar. 

Terpisah, Sekretaris DPC PDIP Kampar, Triska Felly belum dapat berkomentar soal koalisi dan pencalonan.

Soal arah dukungan kepada bakal calon dan pasangannya, ia menyatakan, menjadi kewenangan mutlak DPP.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing)