Muflihun Eks Pj Wako Pekanbaru Kembali Diperiksa Soal Dugaan Korupsi SPPD Fiktif

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Muflihun, eks Penjabat (PJ) Wali Kota Pekanbaru, kembali diperiksa soal dugaan korupsi SPPD fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) atau DPRD Riau tahun 2020-2021, Senin (12/8/2024).

Pria yang akrab disapa Uun itu, diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) Riau.

Sebelumnya, Uun sempat mangkir memenuhi panggilan dengan alasan tertentu.

Hari ini, Uun datang sebagai saksi. Ia diperiksa oleh tim penyidik Subdit III Reskrimsus Polda Riau.

“Kami memenuhi panggilan Ditreskrimsus yang merupakan lanjutan periksaan sebelumnya,” kata Muflihun kepada wartawan usai diperiksa.

Diungkapkannya, ia dicecar sejumlah pertanyaaan, khususnya yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Sekwan.

“Pertanyaannya masih seputar tupoksi Sekwan dan bagian-bagian, tapi lebih fokus sirkulasi pengurusan uang di bagian keuangan. Kita lihat sejauh ini peranan Sekwan dalam pencairan SPPD,” beber Uun.

Baca juga: Muflihun Mangkir Diperiksa Hari Ini Soal Dugaan SPPD Fiktif Sekretariat DPRD Riau, Ini Alasannya

Dipaparkannya, dalam proses pencairan, Sekwan bertugas menandatangani SPPD, surat pertanggungjawaban (SPT), Nota Pencairan Dana (NPD), dan Surat Perintah Membayar (SPM).

“Tentunya SPPD ini bicara seluruh elemen yang ada di Setwan, bisa pimpinan, anggota DPRD, ASN, THL, terkait itu biarlah nanti polisi yang memproses. Kami menyampaikan tugas kami, sebagai Kasubag,” bebernya.

Muflihun berujar, pada tahun 2020 memang terdapat perjalanan dinas, yakni pada Maret hingga Mei 2020. 

“Namun sesuai regulasi, tidak banyak. Karena Maret dimulai, Mei disetop. Juli atau Agustus dimulai kembali tapi dibatasi. Harus cek masker dan sebagainya,” tandas dia.

Sebelumnya, Muflihun telah diperiksa penyidik Polda Riau pada Senin (5/8/2024) pekan lalu. Ia hanya menyelesaikan 50 pertanyaan yang diajukan penyidik dan meminta pemeriksaan lanjutan karena sudah kelelahan.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Nasriadi dalam wawancara sebelumnya pernah menyebut, yang diusut oleh pihaknya, yakni anggaran Setwan dari tahun 2020 hingga 2021.

Baca juga: Muflihun Dicecar 50 Pertanyaan Soal SPPD Fiktif, Diperiksa Penyidik Polda Riau Hampir 10 Jam

"Kita akan melakukan serangkaian pemeriksaan. Saya ingatkan kepada seluruh pelaksana-pelaksana kegiatan tersebut, yang bertanggung jawab, dari tahun 2020 sampai 2021, yang dimintai keterangan, harus dan wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya," jelas Nasriadi.

Karena dipaparkannya, keterangan para saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus yang merugikan negara cukup besar ini. Namun untuk berapa nilainya, Nasriadi menyebut nanti menunggu hasil audit dari BPKP.

"Mereka yang tidak memberikan keterangan dengan sebenarnya, atau menutup-nutupi, menghalangi penyidikan, akan kami jerat dengan Pasal 55. Karena mereka ikut serta melakukan korupsi. Akan kita jerat sebagai tersangka," tegas Nasriadi.

Soal tersangka, Nasriadi berujar, nanti akan diumumkan setelah seluruh rangkaian penyidikan rampung. Nasriadi juga menegaskan, pengusutan kasus ini bukan bagian dari politisasi.

Dijelaskan Nasriadi, dari temuan sementara, ada banyak pemalsuan dokumen yang terjadi. Mulai dari tanda tangan, waktu dan tempat, serta lain-lain.

Apalagi anehnya, perjalanan dinas ini dilakukan saat masa pandemi covid-19. Dimana saat itu, tidak ada penerbangan.

"Banyak modus-modus yang terjadi. Kita lagi berusaha me-recovery aset, melakukan pendataan. Kami akan melakukan segala upaya paksa yang terukur. Apakah itu penggeledahan, penyitaan dan sebagainya," papar Nasriadi.

Baca juga: Muflihun Sebut Materi Pemeriksaan Kasus SPPD Fiktif Saat Penyidikan Hampir Sama Dengan Penyelidikan

Perwira menengah ini mengungkap, pihaknya juga mendalami soal aliran dana diduga korupsi tersebut.

"Sedang kita lakukan traccing asset, kita dalami ke mana saja aliran dana korupsi ini," ucapnya.

Nasriadi menuturkan, sejauh ini pihaknya sudah memeriksa seratusan saksi baik saat proses penyelidikan, maupun penyidikan. Jumlah saksi akan terus bertambah.

Selain itu, polisi sudah mendapati adanya 304 surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas fiktif saat penyelidikan.

Sementara ketika penyidikan, jumlah temuan menjadi 12.604 SPJ. Ini temuan tahun anggaran 2020 dan 2021.

Lalu, ada pula temuan 35.836 tiket pesawat yang juga terindikasi fiktif.

"Terkait tiket pesawat ini masih kita verifikasi lagi ke pihak maskapai terkait," terang Nasriadi.

Dalam proses penyidikan ini, penyidik masih membutuhkan keterangan dari sejumlah saksi.

( Tribunpekanbaru.com /Rizky Armanda)