DPRD Pekanbaru
PAD Pajak Parkir Wajib Dievaluasi, Anggota DPRD Pekanbaru Fathullah: Banyak Oknum Bermain
DPRD Pekanbaru kembali menyoroti PAD dari pajak parkir, terutama sektor secure parking.
Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru kembali menyoroti PAD dari pajak parkir, terutama sektor secure parking.
Sebab disinyalir, banyak kebocoran PAD dari pajak secure parking di Kota Pekanbaru ini.
Anggota DPRD Pekanbaru H Fathullah SH MH menegaskan, dari puluhan secure parking di Kota Pekanbaru, nilai transaksi yang masuk ke kas daerah, dipastikan tidak sama dengan hasil transaksi ril yang didapatkan pengusaha secure parking.
Baik itu secure parking mal, pusat perbelanjaan, hotel, pusat perkantoran dan sebagainya.
Apalagi semua secure parking di kota ini, tidak ada yang terkoneksi dengan Bapenda Kota Pekanbaru, selaku OPD pengumpul PAD.
"Jadi selama ini, hanya sistem kepercayaan saja. Kita yakini PAD atau pajak yang disetorkan, tidak sama dengan nilai transaksinya. Maka ini patut dievaluasi total Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar," kata Fathullah kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (8/10/2024).
Politisi senior ini mengaku, sudah sejak lama masyarakat mengeluhkan parkir di setiap secure parking di Kota Pekanbaru. Tidak ada sama kenaikannya di setiap jam.
Yang paling parah itu secure parking di Mal SKA, Mal Pekanbaru, Mal Living Word, Plaza Senapelan, Central Plaza Pasar Kodim, dan sejumlah secure parking hotel.
"Banyak oknum bermain di sini. Pak Pj Wali Kota harus memberi perhatian khusus. Ini bukan soal kenaikan per jam saja dan oknum bermain, tapi pemasukan PAD dari sini sangat minim. Kalau tak percaya, silakan dicek langsung," tegasnya.
Lebih dari itu, Fathullah juga meminta kepada Pj Wali Kota, agar mengaudit pengelola secure parking ini. Karena sudah terlalu lama memegang bisnis ini, seakan memonopoli hampir semua secure parking.
"Ini kan tidak bagus juga. Baiknya ada keseimbangan antara satu secure parking dengan yang lain. Mereka mengumpulkan uang masyarakat, tapi PAD yang disumbangkan ke Kota, tak sepadan," cerita mantan Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru periode lalu ini lagi.
"Kami juga meminta, agar Pj Wali Kota mengevaluasi Bapenda Pekanbaru. Berapa sebenarnya PAD dari secure parking yang sesungguhnya. Jangan-jangan ada pula permainan di sini," terangnya.
PBB Jadi Penyumbang PAD Terbesar
Dari deretan penyumbang PAD terbanyak di kota ini, dari pajak parkir sangat minim. Bahkan hingga 30 September 2024 atau hingga triwulan ke-III, PAD terbesar dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kepala Bapenda Pekanbaru Alek Kurniawan membenarkan hal ini.
| Pansus DPRD: Pemerintah dan Swasta Wajib Siapkan Kuota Kerja untuk Kaum Disabilitas di Pekanbaru |
|
|---|
| Penanganan Banjir di Pekanbaru Anggarannya Harus Multiyears, DPRD: Tergantung Pemko |
|
|---|
| DPRD Pekanbaru Minta Penertiban PKL Kontinu, Jalan Soebrantas Belum Tersentuh |
|
|---|
| Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Naik Pitam, Hearing Bahas Kabel Internet Ditunda |
|
|---|
| Sudah November DPRD Pekanbaru Belum Juga Terima KUA PPAS R-APBD 2026 dari Pemko |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/motor-parkir-di-jalan-sudirman-oke_20180222_155346.jpg)