Saat Debat Pilgub Riau 2024, Syamsuar Singgung Soal Defisit Anggaran Rp 1,3 Triliun di APBD 2025

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Salah satu persoalan yang menjadi sorotan saat Debat Pilgub Riau 2024 kedua adalah soal defisit anggaran 2025.

Saat Debat Pilgub Riau 2024, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar - Mawardi (Suwai) menyinggung isu terjadinya defisit anggaran APBD Riau 2025 mendatang. 

Pertanyaan itu dilemparkan calon Gubernur Syamsuar kepada lawannya dalam Debat Pilgub Riau 2024 yakni paslon Abdul Wahid - SF Hariyanto.

Menurut Saymsuar masalah tersebut belum pernah terjadi selama kepemimpinannya Gubernur di Riau.

Baca juga: Debat Pilgub Riau 2024 Berlangsung Panas, Calon Gubernur Riau Abdul Wahid dan Nasir Saling Serang

Baca juga: Debat Pilgub Riau 2024, Nasir-Wardan Ingin Ubah Kawasan Hijau Jadi Perkebunan Masyarakat

Baca juga: Debat Pilgub Riau 2024: Syamsuar Janji Kembangkan Wisata Halal di Riau

Baca juga: Debat Pilgub Riau 2024, Abdul Wahid Siap Kelola Lidi dan Daun Sawit Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

"Ini belum pernah terjadi, defisit anggaran mencapai Rp 1,3 Triliun, bagaimana kalau bapak menjadi Gubernur mengatasi ini," ujar Syamsuar.

Syamsuar juga mengatakan seharusnya ini tidak harus terjadi karena saat ini, informasi yang didapatnya juga tenaga honorer sampai belum menerima gaji.

"Bagaimana nanti nasib tenaga honor yang sampai saat ini belum menerima honor, dan bagaimana nanti tenaga dokter yang belum menerima gaji dengan Defisit Anggaran ini," ujar Syamsuar.

Syamsuar juga menyampaikan ini bisa menjadi ancaman kedepannya.

Mendapatkan pertanyaan itu, SF Hariyanto dan Abdul Wahid menjawab bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini, kekhawatiran Syamsuar tersebut menurut Abdul Wahid bisa mereka selesaikan.

"Tidak perlu khawatir Pak Syamsuar, kami bisa selesaikan, TAPD-nya saya, masih ada anggaran yang bisa untuk menutupi jika terjadi defisit," ujar SF Hariyanto.

SF Hariyanto juga menyatakan jika defisit anggaran harusnya belum bisa diketahui. Karena APBD 2025 tersebut belum dibahas di DPRD.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)