Gubernur Riau Janji Tak Ada Anak Tiri dalam Pembangunan Daerah, Semua Kabupaten/Kota Setara

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan komitmennya untuk bersikap adil dalam menyalurkan dukungan anggaran kepada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

Ia menekankan bahwa tidak akan ada diskriminasi atau perlakuan berbeda antar daerah dalam hal pembangunan.

Semua daerah, menurutnya, akan mendapatkan porsi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

"Ke depan, tidak ada lagi istilah anak emas atau anak tiri. Tidak ada daerah yang diistimewakan, semuanya sama. Kita akan sesuaikan bantuan dengan kebutuhan yang ada di setiap kabupaten dan kota. Ini demi keadilan," ujar Abdul Wahid, Jumat (18/4/2025).

Menurut Gubri, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dirinya harus bisa menjembatani aspirasi dari seluruh kepala daerah dengan semangat kebersamaan.

Ia menilai bahwa membantu bupati dan walikota sama saja dengan membantu diri sendiri.

"Yang punya wilayah itu kabupaten dan kota. Jadi ketika mereka mengajukan kebutuhan pembangunan, itu bukan hanya usulan mereka semata, tapi juga menjadi kepentingan kita bersama," tegasnya.

Wahid juga memastikan bahwa pembagian anggaran nantinya akan dilakukan secara objektif dan proporsional.

"Porsinya akan kita atur sesuai dengan skala prioritas dan urgensi. Yang jelas, semua anak bangsa Indonesia, semua anak jati Riau, harus mendapat perlakuan yang setara," tambahnya.

Gubernur Wahid menyatakan akan segera menindaklanjuti dan memprioritaskan pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

"Kita akan duduk bersama untuk membahasnya secara teknis. Intinya, tidak boleh ada ketimpangan pembangunan. Semua harus berjalan seimbang agar Riau maju bersama," kata Gubri.

Pernyataan ini disampaikan Gubri menyikapi usulan bantuan dari kepala daerah di Riau saat Rapat Koordinasi bersama para bupati dan walikota se-Riau yang berlangsung di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (17/4/2025).

Agenda utama rapat adalah membahas rencana pembangunan infrastruktur strategis di daerah.

Rapat koordinasi tersebut menjadi wadah penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menjadi salah satu kepala daerah yang menyuarakan keluhan warganya.

Ia meminta agar Gubernur Riau dapat mencarikan solusi terkait banyaknya jalan berlubang di Kota Pekanbaru yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

"Selain jalan berlubang, kami juga menghadapi persoalan lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi di beberapa titik jalan provinsi. Kami harap provinsi dapat membantu memperbaiki dan mengganti lampu-lampu tersebut demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat," kata Agung.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, juga menyampaikan kebutuhan infrastruktur yang sangat mendesak di daerahnya.

Ia menyoroti lambannya pembangunan Jembatan Selat Akar yang terletak di Kecamatan Tasik Putri Puyu.

"Jembatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi warga kami. Jika terus tertunda, dampaknya sangat besar terhadap konektivitas antar wilayah dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Asmar. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)