Sistem Barcode Jaga Keadilan Distribusi BBM di Riau, Pakar Ekonomi: Efisien dan Tepat Sasaran

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Penerapan sistem barcode untuk pembelian bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite di Provinsi Riau dinilai cukup berhasil.

Kebijakan ini tidak hanya menertibkan distribusi, tetapi juga meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.

Konsumen mengaku lebih tenang karena ketersediaan BBM lebih stabil dan proses pembelian menjadi lebih jelas dan teratur.

Siti Marlina, warga Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, menyebut sistem ini mempermudah akses pembelian Pertalite.

Ia mengaku hanya butuh beberapa hari untuk mendapatkan barcode setelah mendaftar dengan KTP dan STNK. 

"Awalnya dulu saya sempat khawatir akan susah isi BBM, tapi ternyata setelah pakai barcode malah lebih cepat dan aman. Di SPBU dekat rumah juga pelayanannya jadi lebih teratur," ungkapnya kepada Tribun.

Rendi Saputra, warga Kecamatan Rumbai, juga mengaku terbantu. Ia yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online merasakan perbedaan signifikan.

"Sekarang SPBU jadi lebih tertib. Saya jarang lihat antrean panjang kayak dulu. Sistem barcode ini kayaknya bikin orang takut untuk nakal karena semua terdata," ujarnya.

Hal senada disampaikan Andi Rijal, warga Kecamatan Payung Sekaki. Ia menilai sistem ini sebagai solusi yang adil untuk semua kalangan.

"Asal kita ikut aturan, daftarin kendaraan sesuai prosedur, pasti dapat. Jadi nggak ada lagi cerita orang-orang nakal beli BBM pakai jeriken untuk dijual lagi," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, pakar ekonomi dari Universitas Riau, Prof HB Isyandi, menyatakan bahwa sistem barcode adalah langkah maju dalam pengelolaan distribusi bahan bakar bersubsidi.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah dan Pertamina yang telah menciptakan sistem yang menyentuh aspek efisiensi sekaligus keadilan.

"Kita pertama-tama perlu berterima kasih kepada pemerintah, terutama Pertamina, karena sudah membangun sistem distribusi yang makin tertata. Barcode ini bukan sekadar alat verifikasi, tapi bagian dari sistem yang lebih besar untuk menjamin pertumbuhan ekonomi lewat distribusi energi yang efisien," ujar Prof Isyandi.

Menurutnya, sistem ini bukan hanya tentang pengendalian pembelian Pertalite, tapi juga mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

"Kadang, keadilan dan pemerataan bisa berseberangan. Tapi lewat sistem ini, pemerintah mencoba memadukan keduanya. Harga BBM disamaratakan di Indonesia. Keadilan sosial ini langkah luar biasa," tegasnya.