Kemendagri Hargai Upaya Mewujudkan Daerah Istimewa Riau
Kemendagri) melalui Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD, Dr. Sumule Tumbo, menghargai upaya mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR).
Penulis: Nasuha Nasution | Editor: M Iqbal
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD, Dr. Sumule Tumbo, menghargai upaya mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR).
Sebab hal itu dibenarkan oleh konsitusi yang merupakan aspirasi masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (Ketum DPH LAMR) yang juga Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil setelah berjumpa dengan pejabat eselon dua di Kemendagri itu, Rabu (18/6/2025).
"Pak Sumule didampingi beberapa stafnya yang terkait dengan pengelolaan daerah termasuk status istimewa,"ujarnya.
Untuk itu, lanjut Datuk Seri Taufik, pihak Kemendagri meminta agar Riau benar-benar menampilkan alasan yang kuat sehingga status istimewa tersebut dapat disandang. Perbanyak diskusi dengan bukti-bukti yang konkrit pada semua lapisan.
Datuk Seri Taufik menyebutkan, pertemuan itu penuh dengan kehangatan dan pengertian.
"Direktur Sumule cukup akrab dengan Riau karena memang pernah ditugaskan menangani Riau dalam soal penganggaran,"ujar Datuk Seri.
Datuk Seri Taufik mengatakan, sebenarnya sudah beberapa pekan, pihaknya ingin bertemu pihak Kemendagri sehubungan DIR.
Tapi di antaranya, belum ditemui waktu yang pas karena kegiatan masing-masing. BPP DIR misalnya, hampir setiap hari didatangi masyarakat untuk mendukung DIR, baru reda dalam dua hari ini.
Dalam kesempatan itu, Datuk Seri Taufik yang didampingi Datuk M. Fadli menjelaskan kegiatan BPP DIR. Selain menerima dukungan dan konsolidasi, sedang disusun naskah akademis DIR.
Disebutkan juga dukungan yang sudah diperoleh sekitar 100 komponen masyarakat, juga didukung oleh Gubernur Riau dan Ketua DPRD Riau.
(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)
| Imigrasi Bengkalis Hadiri Acara Sinergitas LAMR Bengkalis dan Polda Riau Dalam Upaya Pencegahan TPPO |
|
|---|
| Sumut di Tangan Menantu Jokowi Jadi Sorotan Kemendagri, Lonjakan Inflasi Tertinggi di Indonesia |
|
|---|
| Sempat Dilarang, Kemendagri Kini Bolehkan Kepala Daerah ke Luar Negeri, Ini Alasannya |
|
|---|
| Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Berat dari Kemendagri Buntut Pencopotan Kepsek |
|
|---|
| Bertubi-Tubi Masalah Menerpa Wali Kota Prabumulih: KPK Akan Periksa, Arlan Dicecar Kemendagri |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.