BEM Nusantara Pertanyakan Sikap Eet yang Menolak Pembentukan Pansus di DPRD Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Aktivis mahasiswa kembali melontarkan kritik tajam kepada Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, yang menolak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2024.

Menurut Kordinator Daerah BEM Nusantara, Nanang, pernyataan Eet menunjukkan bahwa ia adalah politisi yang tidak tahu malu dan tidak tahu kapasitas diri, karena pernah dengan percaya diri mengatakan bahwa defisit APBD 2024 tidak akan pernah terjadi.

"Kenyataannya hari ini, defisit hampir Rp2 triliun. Tapi dia yang pernah sesumbar soal anggaran, sekarang malah menolak DPRD menyelidiki lewat Pansus. Ini bukan cuma tidak tahu malu, tapi juga menunjukkan buruknya kejujuran seorang wakil rakyat," ujar Nanang, Selasa (8/7/2025).

Lebih parah lagi, kata dia, Eet sebenarnya tidak punya kapasitas bicara soal APBD 2024 karena saat pembahasan dan pengesahan anggaran itu dilakukan, ia belum menjadi anggota DPRD. 

APBD 2024 disusun dan disahkan oleh anggota DPRD periode 2019–2024, sementara Eet baru dilantik sebagai anggota DPRD pada awal 2024 pasca-Pileg.

"Jadi secara fakta politik dan hukum, Eet tidak terlibat dalam penyusunan anggaran itu. Lalu kenapa sekarang menolak adanya pengawasan lewat Pansus? Ini bentuk arogansi yang menyesatkan publik,"ujarnya.

Ia menilai pernyataan Eet hanya menambah daftar kegaduhan yang tidak produktif, dan semakin menjauhkan DPRD dari fungsinya sebagai lembaga pengawasan. Padahal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sudah jelas-jelas menunjukkan adanya kejanggalan serius dalam tata kelola keuangan daerah.

"Saat rakyat minta kejelasan dan transparansi, Eet justru pasang badan. Lucunya lagi, bukan untuk rakyat, tapi untuk membela Penjabat Gubernur SF Hariyanto, yang sejak awal adalah Ketua TAPD dan aktor utama di balik penyusunan anggaran,"ujarnya.

Nanang menyebut Eet seharusnya menahan diri dari membuat pernyataan yang menyangkut proses yang tidak ia ikuti secara langsung. Alih-alih jadi juru bicara SF Hariyanto, Eet seharusnya berpikir sebagai legislator yang dibayar oleh uang rakyat.

"Jangan karena baru duduk sebentar, lalu sok tahu semua hal. Rakyat tidak butuh buzzer di kursi dewan. Mereka butuh pengawas yang punya integritas dan tahu batas,"tegas Nanang.

Sebelumnya diberitakan Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau Indra Gunawan Eet menolak adanya desakan wacana pembentukan panitia khusus (Pansus), temuan BPK dan Defisit Anggaran yang saat ini digulirkan eksternal dan internal di DPRD Riau.

Hal ini dikatakan Indra Gunawan Eet sebelah adanya desakan dari Cipayung Plus, KNPI dan beberapa pihak, menurutnya tidak relevan adanya temuan BPK dan Defisit anggaran dengan pembentukan pansus.

Karena menurut Eet, persoalan Defisit anggaran disebabkan asumsi dalam APBD 2024 tidak sesuai dengan realisasi, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) pusat.

Berikutnya menurut Eet ada empat pemimpin pada 2024 itu, mulai dari Syamsuar, Edy Natar Nasution, SF Hariyanto dan Rahman Hadi, sehingga empat kepemimpinan ini yang bertanggungjawab jika cerita soal penyebab Defisit Anggaran.

"Empat Gubernur ini berbeda kebijakan saat empat Gubernur ini memimpin terjadilah perubahan anggaran,"ujar Eet.