TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Harapan untuk hidup mandiri dan sejahtera kini semakin nyata bagi para pelaku UMKM penyandang disabilitas di Riau. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menunjukkan kepeduliannya dengan membuka ruang kemitraan antara 53 UMKM disabilitas dan delapan perusahaan besar di daerah ini.

Langkah ini bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang keadilan dan kesempatan. Kerja sama tersebut menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp309,75 juta dan menciptakan 184 lapangan kerja baru bagi masyarakat disabilitas. 

Sebuah lompatan besar menuju kemandirian ekonomi kelompok yang selama ini sering terpinggirkan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Riau, Helmi D, mewakili Gubernur Riau Abdul Wahid, mengatakan bahwa kehadiran negara di tengah kelompok rentan adalah sebuah keharusan.

“Negara tak boleh abai. Penyandang disabilitas punya potensi besar dan layak mendapat kesempatan yang sama. Hari ini kita membuktikan bahwa pemerintah dan dunia usaha bisa berjalan bersama dalam memberdayakan mereka,” ujar Helmi, Kamis (1/5/2025).

Tak hanya menjembatani kerja sama, Pemprov Riau juga memberikan berbagai legalitas penting untuk mendukung UMKM disabilitas agar semakin kuat dan profesional. 

Di antaranya sertifikat halal dari Kementerian Agama, SNI dari BBPOM, serta HAKI dari Kemenkumham.

Langkah ini membuka peluang lebih besar bagi UMKM disabilitas untuk menembus pasar nasional bahkan global.

Dalam tiga tahun terakhir, Pemprov Riau mencatat sudah ada 950 UMKM yang menjalin kemitraan dengan 48 perusahaan besar. Nilai total kerja sama mencapai Rp37,7 miliar dan membuka lebih dari 2.600 lapangan kerja baru.

“UMKM terbukti menjadi tulang punggung ekonomi, terutama setelah pandemi. Dan hari ini, kita buktikan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas, bisa menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi itu,” kata Helmi. (TribunPekanbaru.com/Syaiful Misgiono)