TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Ratusan mobil pelat merah berjejer rapi di halaman Kantor Bupati Siak, Kamis (7/8/2025). Sebagian berkilau, sebagian kusam, sebagian lagi nyaris jadi rongsokan. 

Bupati Siak Afni Z turun tangan sendiri, lalu menemukan ada pejabat yang menguasai empat unit mobil dinas.

Halaman Kantor Bupati Siak hari ini seperti berubah menjadi arena pameran otomotif. Ratusan mobil pelat merah tersusun bak blok-blok catur, menyesaki lahan parkir hingga meluber ke koridor. Dari jenis dan modelnya, terlihat mobil-mobil itu berasal dari berbagai angkatan birokrasi. 

Ada yang masih gagah dengan cat mengilap, ada pula yang tampak renta, bodi retak, jendela tak bisa naik-turun, bahkan ada yang menempelkan emblem instansi dengan lakban.

Di tengah-tengah barisan mobil itu, Afni Zulkifli, melangkah perlahan sambil membawa map berisi daftar aset. Sesekali ia membungkuk memeriksa kaca depan, membuka pintu, atau mencatat nomor pelat. Di sekelilingnya, beberapa pegawai ikut mencatat, melempar tanya, dan sesekali tertawa getir.

Tapi suasana berubah ketika sebuah nama ASN disebutkan menguasai empat unit mobil dinas sekaligus.

“Teringat waktu saya pinjam satu mobil tambahan saja sudah ramai orang mempergunjingkan. Ini malah empat. Luar biasa,” ujar Afni dengan senyum yang sulit ditafsirkan, antara kesal dan geli.

Kegiatan di halaman kantor bupati itu sejatinya adalah kegiatan inventarisasi aset kendaraan dinas. Namun dibungkus dengan kegiatan cek fisik, inspeksi itu justru membongkar tabiat lama, mobil dinas sebagai simbol kekuasaan, bukan alat pelayanan.

Beberapa kendaraan yang mestinya sudah dilelang, masih beroperasi dengan tambalan darurat. 

“Seperti mobil hantu film Suzanna,” kelakar Afni. 

Lakban menggantikan baut, kabel ties menambat bumper. Ada pula mobil tua yang seakan tinggal menunggu didorong masuk museum transportasi birokrasi.

Temuan paling ironis datang dari kendaraan yang dikendarai sang bupati sendiri. Mobil dinasnya, yang digunakan untuk operasional sehari-hari, ternyata bukan milik Pemkab Siak. Mobil itu sewaan, dan menurut data Bagian Umum, pembayaran sewanya sudah menunggak delapan bulan.

“Utang sewa untuk sekitar 70 unit mobil dinas mencapai Rp 4 miliar. Kita harus evaluasi. Kalau sewa lebih mahal, kenapa tidak beli saja? Kalau sewa lebih hemat, ya kita lanjutkan tapi dikelola dengan baik,” kata dia.

Afni menyebutkan, hasil pengecekan sementara menunjukkan ada tumpang tindih distribusi mobil dinas. Beberapa ASN tidak mendapatkan kendaraan padahal tugas mereka mobilitas tinggi. Sebaliknya, ada pula yang justru menikmati lebih dari satu unit.

Bupati perempuan pertama di Siak itu lantas menyampaikan  semua penggunaan akan ditinjau ulang.