TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tumpukan sampah karena tak kunjung diangkut dalam beberapa hari terakhir terlihat di banyak sudut Pekanbaru

Bahkan mulai menggunung di berbagai titik, mulai dari pemukiman warga hingga ruas jalan utama kota.

Kondisi ini menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Warga menuntut Pemko Pekanbaru segera bertindak cepat dan serius dalam menangani persoalan ini.

Masalah ini muncul akibat tidak diangkutnya sampah oleh PT Ella Pratama Perkasa (EPP), pihak ketiga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di kota Pekanbaru.

Informasi yang didapatkan DLHK Pekanbaru, petugas pengangkut sampah mogok, karena belum dibayar PT EPP.

Di sisi lain, DLHK Pekanbaru selaku OPD terkait mengaku berjanji mengambil alih pengangkutan.

Pantauan Tribunpekanbaru.com sejak Sabtu (7/6/2025) hingga Minggu (8/6/2025), lokasi tumpukan sampah di beberapa titik di Jalan Subrantas, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Tuanku Tambusai hingga Jalan Srikandi Ujung, Jalan Riau, Jalan Kulim di sejumlah ruas jalan lainnya.

Baca juga: Aktivitas Warga Mulai Terganggu: Ini Halte Atau Tempat Sampah?

Baca juga: Operator Angkutan Sampah Mogok, Banyak Sampah di Pekanbaru Belum Terangkut

Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Dapil 7 Robin Eduar SE MH, menegaskan, bahwa Pemko harus bertanggung jawab penuh, dan diharapkan segera mengambil tindakan konkrit. Bahkan harus memberikan punishment kepada PT EPP.

“Ini harus menjadi prioritas. Pemko harus serius menangani dengan benar supaya tidak menjadi keresahan di tengah masyarakat,” papar Robin Eduar kepada Tribunpekanbaru.com, Sabtu (7/6/2025).

Politisi senior PDI-P ini mengingatkan, sampah merupakan persoalan yang tidak bisa ditunda. Satu hari saja tidak diangkut, volumenya akan meningkat drastis. Ini juga datang dari laporan warga berbagai kecamatan lain, dan hampir di 15 kecamatan di Pekanbaru mengalami penumpukan sampah.

“Penumpukan tidak hanya terjadi di Payung Sekaki, tapi juga di wilayah lain. Pelaku usaha pun mengeluhkan kondisi ini karena sampah menumpuk di depan ruko mereka. Ini mengganggu aktivitas usaha, mencemari lingkungan, dan berpotensi menimbulkan penyakit,” paparnya.

Kepada DLHK Pekanbaru, Anggota Fraksi PDI-P ini meminta, untuk tidak menjadikan hari libur sebagai alasan berhentinya layanan pengangkutan. Ia mengingatkan bahwa sampah tidak mengenal hari libur.

“Jika dalam satu hari produksi sampah mencapai 800 ton, maka jika tidak diangkut akan jadi 1.600 ton keesokan harinya, lalu 2.400 ton dan seterusnya. Ini sudah berlangsung dua pekan! Bayangkan saja, Pekanbaru bisa tenggelam oleh sampah,” katanya geram.

Terkait rencana Pemko yang tidak memperpanjang kontrak kerja sama dengan PT EPP pada Juli 2025, serta beralih ke sistem pengelolaan oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) kelurahan, dinilai langkah yang tepat. Namun Robin mengingatkan agar transisi ini tidak menjadi bumerang.

“Selama kontrak dengan PT EPP masih berjalan, mereka wajib bertanggung jawab. Jika berhenti di tengah jalan, itu bisa dianggap wanprestasi. Untuk LPS, jangan hanya bagus di konsep tapi gagal di implementasi. Kita butuh hasil nyata di lapangan, bukan sekadar wacana,” katanya mengingatkan.