Gonggomtua Sitanggang dan Transport Associate ITDP Indonesia.Kemal Fardianto. Materi yang dibawakan bertajuk “Compact City Elektrified.”

Materi ini berisi strategi percepatan dekarbonisasi transportasi dalam mewujudkan kota layak huni.

Apalagi hasil penelitian mencatat bahwa sektor transportasi adalah sektor penghasil emisi GRK kedua terbesar di Indonesia.

Dengan beralih kepada bus listrik diharapkan terjadi pengurangan emisi GRK yang menyebabkan polusi udara yang tinggi di perkotaan termasuk di Pekanbaru.

Materi sesi kedua bertajuk “Kondisi dan Arah Elektrifikasi Transportasi Publik di Indonesia” Pemateri sesi II disampaikan oleh Senior Transportation Associate ITDP Indonesia, Mizandaru Wicaksono dan Transportation Associate ITDP Indonesia Rifqi Khoirul Anam.

Kedua ahli ini memaparkan bahwa mengapa perlu memulai elektrifikasi dari transportasi publik karena pertama, bisa memaksimalkan dampak/manfaat.

Kedua, penghematan biaya karena biaya operasional bus listrik lebih murah dari bus biasa. Ketiga, kemudahan perencanaan dan yang ketiga momentum reformasi transportasi publik.

“Penggunaan bus listrik lebih murah dari penggunaan bus konvensional,” ujar Mizan.

Mizan dan Rifki menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan utama.

Pertama, perlunya landasan hukum target dan peta jalan elektrifikasi transportasi publik. 

Kedua, peninjauan ulang Bidang Perhubungan sebagai urusan wajib nondasar nasional (UU No. 23/2014). 

Ketiga, instruksi dari Menteri Dalam Negeri ke pemerintah daerah untuk menyusun Perda dan produk hukum terkait KBLBB untuk transportasi publik.

Keempat, rekomendasi fiscal.

Sedangkan pada sesi III yang bertajuk Peta Jalan Elektrifikasi  Transportasi Publik di Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta.

Tampil sebagai pemateri di sesi ini adalah Narsum Sesi Kemal Fardianto, Transport Associate ITDP Indonesia dan Syifa Maudini, Transport Associate ITDP Indonesia.

Pada bagian ini kedua ahli memaparkan mengapa perlunya dilakukan reformasi dan elektrifikasi angkutan massal.

Juga tantangan yang harus diatasi seperti ketiadaan paying hukum dan keterbatasan kapasitas fiscal.

Mereka juga merekomendasikan sejumlah model kontrak yang tidak semuanya harus ditanggung pemerintah kota dalam penyelenggaraan reformasi transportasi publik. (*)