TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Setelah resmi terbentuk pada akhir Juni 2025, Asosiasi Media Cetak dan Digital (AMCD) melakukan audensi dan silaturahmi dengan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid di kantor gubernur Riau, Senin (4/8/2025).  Pertemuan ini dihadiri seluruh pengurus AMCD yang juga merupakan para pimpinan media di Riau. 

Pada kesempatan itu, Dewan Penasehat AMCD sekaligus Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian mengatakan di tengah gempuran derasnya arus informasi dari media sosial dan tantangan iklim usaha yang tidak menentu, para pengelola media mainstream di Riau sepakat membentuk organisasi AMCD. Tujuannya untuk memperkuat eksistensi dan kontribusi media arus utama dalam membangun Provinsi Riau.

Erwin mengatakan bahwa pertemuan antar pengelola media dibawah naungan AMCD ini menjadi momen penting untuk merespons dinamika yang tengah terjadi. 

Ia menyebut diskusi dimulai dari isu pembangunan Riau, hingga berlanjut ke tantangan dunia media.

"Kami sesama pengelola media berkumpul dan berdiskusi. Awalnya membahas perkembangan Provinsi Riau, lalu kami masuk ke persoalan yang kami hadapi bersama, yaitu bisnis media di tengah turbulensi media sosial," katanya.

Erwin menuturkan, media-media di Riau saat ini telah berevolusi dari yang dulunya berbasis cetak menjadi multi-channel, mencakup media daring, video, hingga media sosial.

"Dulu kami semua berawal dari media cetak. Sekarang kami berkembang dengan platform multi-channel. Selain cetak, kami juga ada media online, yang terbagi lagi menjadi website, video, dan media sosial," ujarnya.

Ia menyebut, saat ini ada lebih dari 5.000 media di Riau. Di satu sisi, ini merupakan kemajuan karena masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mengakses informasi. Namun, di sisi lain, hal ini menimbulkan persoalan baru.

"Ini memang perkembangan yang baik. Tapi kita juga perlu filter. Media yang begitu banyak itu harus bisa diverifikasi agar publik tidak terpapar informasi yang menyesatkan," ucapnya.

Erwin menekankan pentingnya verifikasi faktual yang dilakukan oleh Dewan Pers sebagai pembeda antara media yang legal dan dikelola secara profesional dengan konten-konten dari media sosial.

"Media mainstream memiliki izin usaha, ada karyawan, ada proses editing yang benar. Itu yang membedakan dengan medsos. Tapi verifikasi saja tidak cukup, karena itu hanya dilakukan berkala dan bisa saja hanya lima orang yang terverifikasi di satu media," tambahnya.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, para pengelola media mainstream akhirnya sepakat untuk membentuk sebuah organisasi baru. Tujuannya bukan hanya menjaga keberlangsungan bisnis media, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan daerah.

"Kami sepakat membentuk organisasi ini agar media mainstream bisa terus berperan dalam menyebarkan informasi yang luas dan terpercaya. Pemerintah juga harus punya kepentingan menjaga media mainstream karena perannya sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Erwin.

Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan penuh keakraban tersebut, Ketua AMCD, Asmawi Ibrahim mengatakan, pihaknya berharap melalui pertemuan ini akan semakin terjalin kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi Riau dengan media yang juga sudah berjalan baik selama ini. 

“Harapan kami dengan silaturahmi ini, kerjasama antara Pemprov Riau dengan media utamanya media cetak dapat berjalan baik,” katanya.