TRIBUNPEKANBARU.COM - Kisruh soal kebijakan Bupati Pati, Sadewo yang meniakkan pajak PBB hingga 250 persen mendapat sorotan Kementrian Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian behkan telah menurunkan stafnya untuk menelusuri terkait dengan kebijakan yang kini menjadi polemik dan menghadirkan gelombang protes dari masyarakat.

Mendagri akan mengkaji dan mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kebijakan pemkab Pati soal pajak PBB yang naik hingga 250 persen tersebut.

Baca juga: JADWAL Libur Panjang Bulan Agustus 2025 setelah Presiden tetapkan 18 Agustus Libur Nasional

Ya, Mendagri telah menanggapi kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Tito menyebut, dirinya mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media.

"Saya tahu dari media, makanya dicek ya," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Tito belum memberikan komentar lebih lanjut terkait kebijakan tersebut.

Namun, ia memastikan akan menindaklanjutinya melalui inspektorat jenderal Kemendagri. "Nanti kita cek. Saya sudah perintahkan irjen," katanya.

Kenaikan PBB Pati Picu Demo Warga

Kebijakan menaikkan PBB-P2 sebesar kurang lebih 250 persen ini memicu aksi protes dari masyarakat Kabupaten Pati. 

Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap lonjakan pajak yang dianggap terlalu tinggi.

Berdasarkan informasi dari laman resmi pemerintah Kabupaten Pati, kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025. 

Rapat itu dipimpin langsung oleh Bupati Pati, Sudewo, bersama para camat dan anggota PASOPATI di Kantor Bupati Pati, Minggu (18/5/2025).

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa penyesuaian tarif dilakukan karena sudah 14 tahun tidak mengalami kenaikan.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," kata Sudewo.

Baca juga: OTT KPK di Kotim, Pemkab sebut Bukan Bupati, Abdul Azis yang Ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan