Pendapatan Daerah Dianggap Masih Rendah

Bupati Sudewo menilai, potensi pendapatan PBB di Kabupaten Pati seharusnya bisa lebih besar jika dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya. 

Saat ini, penerimaan PBB Pati hanya Rp 29 miliar, jauh di bawah Jepara yang mencapai Rp 75 miliar, serta Rembang dan Kudus yang masing-masing mencapai Rp 50 miliar.

"Padahal, secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut," ujarnya.

Menurut Sudewo, penyesuaian tarif ini diperlukan untuk menambah pendapatan daerah demi mendukung berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan.

Sudewo merupakan politikus senior di Jawa Tengah. Ia  memenangkan Pilkada Pati 2024 bersama pasangannya, Risma Ardhi Chandra, yang kini menjabat Wakil Bupati.

Kata Gubernur Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat suara terkait viralnya aksi unjuk rasa ribuan warga Kabupaten Pati yang memprotes kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Ahmad Luthfi meminta Bupati Pati untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan menekankan pentingnya dialog serta kajian ulang terhadap kebijakan yang berpotensi membebani rakyat.

“Kita harus dibukakan kran komunikasi. Sudah saya sampaikan ke Bupati Pati untuk membuka komunikasi dengan masyarakat terkait public complain, demi menjaga kondusivitas,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: HATI-HATI Manfaatkan Layanan Wifi Gratis di Bandara, Penumpang Ini kehilangan Uang di Kartu Kedit

Menurutnya, penetapan tarif pajak harus mempertimbangkan dua hal penting: kemampuan fiskal daerah dan kondisi ekonomi masyarakat.

Jika terbukti memberatkan, Gubernur menyarankan agar tarif PBB-P2 diturunkan.

“Prinsipnya, jangan sampai membebani masyarakat. Saya perintahkan untuk dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu ya diturunkan. Tapi itu semua harus melalui dialog cepat dan sosialisasi yang masif, supaya masyarakat tahu kalau ini semua untuk mereka, dari mereka, dan oleh mereka,” tegasnya.

Ahmad Luthfi juga mengimbau agar Pemkab Pati melakukan kajian pihak ketiga untuk menilai kelayakan kenaikan PBB tersebut. Ia menyebut bahwa ada tiga persoalan utama yang perlu disikapi secara serius oleh pemerintah daerah.

“Tiga hal penting, pertama mungkin sosialisasi kurang, kedua belum terbuka, dan ketiga harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Sekali lagi, prinsipnya jangan membebani, karena itu masyarakat kita,” katanya.