Mahfud MD Sebut Belum Dapat Kabar soal Tim Reformasi Polri: Komitmen Presiden Prabowo Dinanti

Ia memahami bahwa pembentukan tim tersebut membutuhkan banyak pertimbangan, sehingga memilih menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo.

“Karena saya tahu tidak mudah pertimbangannya, jadi biar presiden mengolah dengan sebaik-baiknya. Apapun, nanti hasilnya ya kita tunggu aja dari presiden,” tutur Mahfud.

Latar Belakang Pembentukan Komite Reformasi Polri

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Mahfud MD telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam Komite Reformasi Polri yang tengah disusun Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan, komite tersebut akan beranggotakan sekitar sembilan orang, terdiri dari sejumlah tokoh nasional dan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang memiliki pengalaman dalam bidang keamanan dan penegakan hukum.

Komite tersebut disiapkan pemerintah sebagai bagian dari komitmen memperkuat agenda reformasi di tubuh kepolisian yang tengah digodok di tingkat istana.

Langkah ini disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintahan Prabowo dalam membenahi tata kelola dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.

Prasetyo menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

“Berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian memang itu bagian dari komitmen pemerintah, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut,” ujar Prasetyo, seperti dukutip dari Antara.

Ketika ditanya apakah Mahfud MD termasuk dalam daftar tokoh yang dilirik berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Menko Polhukam, Prasetyo membenarkan hal tersebut.

“Termasuk salah satunya,” kata Prasetyo.

Saat itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah masih melakukan komunikasi dengan sejumlah tokoh yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas untuk mendorong reformasi Polri secara menyeluruh.

Komunikasi ini dilakukan agar tim yang dibentuk dapat bekerja efektif dan memiliki legitimasi moral di masyarakat.

Terkait landasan hukum, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sedang menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk tim atau komisi reformasi Polri.

"Kalau itu memang sudah disiapkan Keppresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari-dua hari ini," ujar Yusril di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ia memastikan, tim tersebut akan segera dilantik setelah dokumen resmi selesai, karena menjadi bagian dari langkah awal reformasi sistem kepolisian di Indonesia.