Pengamat Sebut Ada 3 Beban Pemerintahan Prabowo: Ijazah Gibran hingga Utang Kereta Cepat Whoosh

TRIBUNPEKANBARU.COM - Analis politik Hendri Satrio menilai Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dibayang-bayang persoalan warisan masa lalu.

Persoalan tersebut mulai mengusik stabilitas politik dan ekonomi. 

Ada tiga isu yang (dianggap) tak kunjung selesai, mulai dari polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, vonis pidana Silfester Matutina yang belum dieksekusi, hingga utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Ketiga isu di atas kerap menjadi sorotan publik dan hampir selalu menghiasi ruang-ruang perdebatan di televisi maupun kanal-kanal Youtube.

Ketiganya memiliki benang merah: keterkaitan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Gibran adalah putra Jokowi, Silfester dikenal sebagai relawan pendukung Jokowi, dan proyek KCIC merupakan inisiatif infrastruktur era Jokowi yang kini menyisakan utang Rp116 triliun.

Hensa menyebut ketiga isu itu sebagai “hantu” yang membayangi pemerintahan Prabowo. 

Hendri menjelaskan bahwa istilah “hantu” merujuk pada masalah yang tidak kasat mata namun berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan jika tidak segera dituntaskan.

“Kenapa hantu? Karena ini hal yang enggak jelas tapi bisa mengganggu. Mengganggu kalau tidak segera dibereskan,” ujar Hendri di kaal Youtubenya, Selasa, 28 Oktober 2025.

Hendri Satrio dikenal sebagai pengamat politik dari Universitas Paramadina dan pendiri lembaga survei KedaiKOPI. 

Ia kerap mengulas dinamika kekuasaan dan komunikasi politik elite nasional. 

Dalam pandangannya, ketiga isu tersebut bukan sekadar polemik teknis, melainkan ujian awal bagi Prabowo untuk menunjukkan arah kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan di tengah tekanan warisan politik pendahulunya.

Ijazah Gibran

Menurut Hendri , isu soal permasalahan ijazah Gibran harus dijawab secara terang benderang langsung oleh Gibran.

Berbeda dari isu permasalahan ijazah yang juga menerpa ayahnya, Jokowi, Gibran kini masih menjadi pejabat publik.

Maka, keraguan atas status pendidikan orang nomor dua di Indonesia itu harus dijelaskan.