Bijak Menyikapi Izin ke Luar Negeri

Publik berhak mempertanyakan manfaat riil dari kunjungan tersebut jika hasilnya tidak pernah dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, transparansi menjadi kata kunci. Setiap izin perjalanan ke luar negeri harus disertai dengan tujuan jelas, agenda terukur, dan laporan hasil yang dapat diakses publik.

Tanpa mekanisme kontrol semacam itu, kebijakan pelonggaran hanya akan menimbulkan kecurigaan dan memperlebar jarak antara pejabat dan rakyat.

Selain itu, pemerintah pusat perlu menyusun pedoman ketat agar perjalanan dinas benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah.

Misalnya, kunjungan yang berkaitan dengan promosi investasi, kerja sama pendidikan, atau penguatan tata kelola pemerintahan. Bukan perjalanan yang sekadar memenuhi undangan seremonial tanpa dampak nyata.

Kita juga mendorong agar kepala daerah meniru sikap Bupati Siak dan Pemkab Bengkalis yang lebih mengutamakan efisiensi.

Menolak undangan bukan berarti menutup diri dari dunia luar, tetapi bentuk komitmen menjaga kepercayaan rakyat.

Kesadaran ini penting agar pejabat tidak terjebak dalam euforia izin, melainkan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, pelonggaran izin pejabat ke luar negeri adalah kebijakan yang bisa membawa manfaat sekaligus risiko. Kuncinya terletak pada integritas pemimpin dan ketegasan regulasi.

Jika digunakan dengan bijak, peluang ini dapat memperkuat jejaring internasional dan membawa pulang manfaat bagi daerah. Namun bila disalahgunakan, ia hanya akan mempertebal jarak antara rakyat dan penguasa. (*)