Gaji Guru Jangan Jadi Korban Administrasi

Lebih jauh, kejadian ini menunjukkan masih rapuhnya tata kelola pemerintahan daerah dalam mengelola sektor pendidikan.

Ketika persoalan sederhana seperti pembayaran gaji saja belum bisa diatur dengan tertib, bagaimana publik bisa menaruh harapan besar pada upaya peningkatan mutu pendidikan di Riau?

Pemerintah daerah perlu menegakkan akuntabilitas dan disiplin birokrasi. Setiap pejabat yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab administratif harus dievaluasi kinerjanya.

Transparansi juga penting—publik berhak tahu mengapa gaji guru bisa terlambat, dan langkah apa yang diambil untuk mencegahnya.

Sudah saatnya pemerintah menempatkan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia di Riau.

Gaji mereka bukan sekadar angka dalam APBD, tetapi bentuk penghormatan terhadap perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan biarkan guru-guru kita kembali menjadi korban dari lemahnya manajemen pemerintahan sendiri. (*)