KPK OTT Dinas PUPR Riau
Kadis PUPR Riau Terjaring OTT KPK, Plt Gubernur Riau Tunjuk Thomas Larfo Dimeira Jadi Pengganti
M Arief Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan bersama Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Sesri
Ringkasan Berita:
- Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M. Arief Setiawan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan bersama Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid
- Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menunjuk Thomas Larfo Dimeira (Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau) sebagai Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau.
- Penunjukan Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau diharapkan menjaga kelancaran program pembangunan infrastruktur di Riau
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Pasca Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, M. Arief Setiawan, ditetapkan jadi tersangka Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bergerak cepat mengisi kekosongan posisi tersebut.
Arief Setiawan sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim KPK pada Senin (3/11/2025).
M Arief Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan bersama Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
SF Hariyanto menunjuk Thomas Larfo Dimeira, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau, untuk merangkap tugas sebagai Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau.
“Iya sudah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau, Thomas Larfo Dimeira, sebagai Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Jum'at (7/11/2025).
Penunjukan Thomas ini diharapkan dapat memastikan berbagai program pembangunan infrastruktur di Riau tetap berjalan tanpa hambatan, meski dinas terkait tengah dilanda persoalan hukum serius.
Sementara itu, KPK menyatakan masih mendalami peran pihak-pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Arief Setiawan.
Baca juga: KPK Ungkap Dugaan Modus Jatah Preman di Balik OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Lembaga antirasuah itu juga menegaskan komitmennya untuk membersihkan praktik korupsi di sektor pembangunan daerah.
Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan
Sebelumnya Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyebutkan, roda pemerintahan harus berjalan maksimal. Dan ia siap mencopot kepada dinas yang memfasilitasi pihak-pihak ketiga.
"Tidak ada yang namanya tim a, tim b atau tim c. Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran harus tegas. Jangan mau ditakut-takuti oleh pihak ketiga. Jika itu terjadi maka siap-siap saya akan copot," ungkapnya saat memberikan keterangan pers di ruang pertemuan Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11/2025 ).
Ketegasan SF Hariyanto tersebut ia sampaikan terkait dengan pertanggungjawaban oleh kepala dinas atas anggaran yang mereka gunakan.
" Saya tidak pernah punya tim-tim an. Jadi jangan mau ditakut-takuti. Tidak ada matahari satu, matahari dua. Kita semua bertanggung jawab atas kerja yang diamanahkan," ujarnya.
SF Hariyanto juga menyebutkan dirinya tidak mengenal kata Japrem ( jatah preman ) terkait apapun dalam kegiatan di pemerintahan daerah.
" Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah punya tim- tim an. Jika kadis takut atau diatur oleh pihak ketiga dan itu terjadi. Kadis saya copot," ujar Hariyanto.
(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)
| OTT KPK di Riau Jerat Gubernur Abdul Wahid, Pakar: Roda Pemerintahan Harus Tetap Berjalan |
|
|---|
| Total Harta Arief Setiawan, Kepala Dinas PUPR Riau yang Diamankan KPK Bersama Gubernur Abdul Wahid |
|
|---|
| Gubernur Riau Abdul Wahid Dikabarkan Sudah Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Termasuk 2 Anak Buahnya |
|
|---|
| Sempat Dikhawatirkan Terdampak OTT KPK di Riau, Portal Jembatan Ujung Batu Rohul Akhirnya Dibuka |
|
|---|
| Abdul Wahid dan 2 Kader PKB Riau Terjaring OTT KPK, Dewan Syuro akan Siapkan Pendampingan Hukum |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.