OTT KPK di Riau Jerat Gubernur Abdul Wahid, Pakar: Roda Pemerintahan Harus Tetap Berjalan

Ringkasan Berita:

• Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan bersama dua anak buahnya.
• Pemerintahan Riau diperkirakan akan menunjuk Plt Gubernur dan Plt Kadis PUPR untuk melanjutkan roda pemerintahan.
• Pengamat menyoroti pentingnya integritas pejabat dan peran partai politik dalam membina kader antikorupsi.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau, Abdul Wahid kabarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka bersama dua anak buahnya.

Yaitu Kepala Dinas PUPR Pemprov Riau, Muhammad Arif Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam.

Diketahui, status tersangka tersebut merupakan buntut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Riau pada Senin (3/11/2025).

Baca juga: Abdul Wahid dan 2 Kader PKB Riau Terjaring OTT KPK, Dewan Syuro akan Siapkan Pendampingan Hukum

Baca juga: KPK Kini Lirik Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto untuk Diperiksa Setelah Gubri Abdul Wahid Ditangkap

Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Riau (Unri) Adlin Sambuaga S.Sos, M.Si, ketika Gubernur menjadi seorang tersangka tentu akan ada pejabat pengganti sementara, disebut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, dalam hal ini adalah wakil gubernur

"Walaupun gubernur tidak aktif lagi, harus ada gubernur baru, roda pemerintahan harus tetap berjalan, begitu juga yang di PUPR itu, di Plt kan Kadisnya kalau jadi tersangka," ujar Adlin.

Menurutnya, saat ini Abdul Wahid dalam etikanya tidak boleh membuat kebijakan yang strategis karena kebijakan di Riau harus dibuat oleh orang yang berintegritas.

Masih menurut Adlin, pejabat-pejabat yang serakah merupakan salah satu pemicu terjadinya korupsi.

"Kalau saya mengutip pendapat Prabowo ada istilah Serakahnomic, para pemimpin kita tidak siap utuk mengabdi namun hanya mengejar untung," ujarnya.

Ia berharap ke depannya partai-partai politik harus membina kader-kedernya sehingga bisa menghasilkan kader yang berkualitas, berintegritas, anti korupsi dan memiliki moralitas tinggi.

"Itu yang seharusnya diusung, kalau di satu sisi kita melihat ada kegagalan partai politik dalam membina dan mengusung orang-orang yang bermasalah," katanya lagi.

(Tribunpekanbaru.com/Theo Rizky)