KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Riau Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubri Dani Nursalam

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hari ini, Jumat (7/11/2025), tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman dua tersangka lainnya kasus dugaan pemerasan yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, M Arief Setiawan (MAS), dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M Nursalam (DAN).

"Hari ini, penyidik melanjutkan penggeledahannya di rumah tersangka MAS dan DAN," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Budi belum memerinci hasil dari penggeledahan di kediaman kedua tersangka tersebut.

Sebelumnya Kamis (6/11/2025) penyidik menggeledah rumah dinas Gubernur Abdul Wahid dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen dan rekaman CCTV.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka pasca-operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025) terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 

Adapun kasus ini bermula dari dugaan pemerasan terkait pengalokasian penambahan anggaran di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. 

Baca juga: KPK Beber Alasan Sekdis PUPR PKPP Riau Belum Jadi Tersangka, Punya Peran Kumpulkan Uang Fee

Baca juga: Kesaksian ART Saat KPK Geledah Rumah Pribadi Abdul Wahid, Naik ke Lantai 3, Isi Brankas Dibawa

Anggaran dinas tersebut diketahui naik sebesar Rp 106 miliar.

Gubernur Abdul Wahid, melalui M Arief Setiawan, diduga meminta "jatah preman" sebesar 5 persen dari total penambahan anggaran tersebut, atau setara dengan Rp 7 miliar. 

Permintaan ini disertai ancaman pencopotan atau mutasi jabatan bagi pejabat di Dinas PUPR yang tidak memenuhinya.

Dari total kesepakatan Rp 7 miliar, KPK menduga total uang yang telah disetorkan dari Juni hingga November 2025 mencapai Rp 4,05 miliar. 

Dalam OTT, KPK mengamankan barang bukti total Rp 1,6 miliar.

Ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan KPK. 

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12e (pemerasan) dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B (gratifikasi) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peran Tersangka

Berdasarkan kronologi dan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, berikut adalah rincian peran M Arief Setiawan dan Dani M Nursalam:

1. M Arief Setiawan - Kepala Dinas PUPR PKPP Riau

- Arief berperan sebagai tangan kanan atau representasi Gubernur Abdul Wahid dalam meminta dan mengelola uang pemerasan.

- Meminta Jatah: Arief adalah pihak yang merepresentasikan Abdul Wahid untuk meminta fee sebesar 5 persen (Rp 7 miliar) dari penambahan anggaran Rp 106 miliar di dinasnya.

- Mengancam Bawahan: Permintaan ini dikenal sebagai "jatah preman" dan disertai ancaman pencopotan atau mutasi jabatan bagi para Kepala UPT Dinas PUPR jika tidak dipenuhi.

- Memberi Perintah: Arief memerintahkan Sekretaris Dinas (Ferry Yunanda) untuk mengoordinasikan pengumpulan uang (pengepul) dari para Kepala UPT.

- Menerima Setoran: Arief diduga menerima aliran dana, salah satunya senilai Rp 450 juta pada setoran November 2025 yang ditujukan untuk Abdul Wahid.

2. Dani M Nursalam - Tenaga Ahli Gubernur Riau

- Dani berperan sebagai perantara utama penerima uang yang ditujukan untuk Gubernur Abdul Wahid.

- Perantara Kunci: Dani menjadi perantara penerimaan uang dari Dinas PUPR untuk diserahkan kepada Abdul Wahid.

- Menerima Aliran Dana: Dalam setoran pertama (Juni 2025), Dani diduga menerima uang tunai sebesar Rp 1 miliar dari pengepul (Ferry Yunanda) atas perintah Arief. Uang itu disebut dialirkan untuk Abdul Wahid melalui Dani.

- Memberi Perintah: Pada setoran kedua (Agustus 2025), Dani (sebagai representasi Abdul Wahid) juga disebut memberi perintah melalui Arief agar Ferry kembali mengepul uang dari para kepala UPT.

- Menyerahkan Diri: Saat OTT berlangsung, tim KPK sempat mencari Dani. Ia kemudian datang menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK dan langsung diperiksa intensif.

( Tribunpekanbaru.com / Tribunnews)