DPRD Riau Harap Tidak Ada Pemotongan TPP Bagi ASN, Akan Berdampak Pada Perputaran Ekonomi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali mencuat. Opsi ini muncul karena kondisi keuangan pemerintah daerah yang mengalami defisit dan terlilit utang dengan pihak rekanan.

Meski belum final, namun wacana ini membuat para ASN mulai cemas. Sebab selama ini mereka sangat mengharapkan TPP untuk memenuhi keperluan keluarganya selain dari gaji.

Menanggapi rencana kebijakan Plt Gubernur Riau ini, Sekretaris Komisi I DPRD Riau Amal Fathullah mengatakan sangat mengkhawatirkan bila terjadi pemotongan TPP tersebut.

Memang diakuinya ini merupakan dampak dari pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) dan pendapatan lainnya yang mengalami penurunan dari biasanya.

"Yang kami khawatirkan kan adanya pengurangan TPP dan sebagainya. Pengurangan ini kan berdampak bagi kinerja itu sendiri, ASN," ujar Amal Fathullah.

Maka menurut Amal Fathullah langkah Plt Gubernur Riau SF Hariyanto yang mewacanakan pemotongan TPP tersebut kurang tepat, karena akan berdampak pada sektor perekonomian lainnya di Riau.

"Sejarah perekonomian tentu akan berdampak kepada lainnya, putaran perekonomian di Provinsi Riau dengan penghasilan pegawai ini. Sehingga kita tidak berharap nanti menurunnya aktivitas ekonomi dan kinerja dari itu pemerintahan itu sendiri,"jelas Amal Fathullah.

Sebagai perwakilan rakyat, Amal berharap kepada pemerintah tidak adanya kebijakan pemotongan yang dilakukan dari sektor-sektor itu, meskipun tentu ini akan akan saling berkesinambungan dengan yang lainnya karena kondisi keuangan sedang sulit.

"Kalau tak terpotong ini tetap ada tempat lain atau pos lainnya yang akan terpotong, sehingga kami sampai saat ini belum ada menemukan jalan keluarnya,"jelas Amal Fathullah.

Tentunya ini semuanya nanti akan dibahas juga melalui rapat bersama TAPD dan Anggaran DPRD Riau.(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)