Eks Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar Segera Jalani Sidang Perdana Dugaan Penipuan dan Penggelapan

Ringkasan Berita:

• Asri Auzar akan jalani sidang perdana di PN Pekanbaru, 20 November 2025.
• Kasus dugaan penipuan dan penggelapan Rp5,2 miliar terkait tanah dan ruko.
• Ia ditahan di Rutan Pekanbaru, dijerat Pasal 372 dan 385 KUHP.
• Melalui kuasa hukumnya, Asri Auzar menegaskan bahwa dirinya adalah korban dalam sengketa perdata.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Eks Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar, dalam waktu dekat bakal menjalani proses peradilan terkait dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menjeratnya.

Informasi yang dihimpun, Asri Auzar bakal menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada Kamis (20/11/2025).

Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Pekanbaru, Marulitua Johannes Sitanggang, mengungkap, berkas perkara dan surat dakwaan sudah dilimpahkan ke pengadilan.

"Sudah, berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan pada Rabu kemarin,” ujar Maruli, Sabtu (15/11).

Baca juga: Eks Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar Dijebloskan ke Penjara Terkait Kasus Penipuan dan Penggelapan

Baca juga: Asri Auzar Angkat Bicara, Tolak Tudingan Penggelapan, Beberkan Kronologi Kejadian

Lanjut dia, pihak pengadilan juga telah menetapkan majelis hakim yang bakal mengadili perkara Asri Auzar tersebut.

"Sidang perdana dijadwalkan Kamis pekan depan, dengan agenda pembacaan surat dakwaan," tuturnya.

Diketahui, Asri Auzar tersandung kasus dugaa penipuan dan penggelapan dengan total kerugian korban mencapai Rp5,2 miliar.

Kasusnya ditangani oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru.

Asri Auzar, ditahan dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, pasca dilakukan proses tahap II, atau pelimpahan tersangka berikut barang bukti dari penyidik polisi ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kronologi Dugaan Penipuan dan Penggelapan

Asri Auzar, diduga telah merugikan korban, Vincent Limvinci.

Kasus kriminal yang menyeret nama tokoh politik ini bermula pada November 2020.

Saat itu, Asri Auzar meminjam uang kepada Vincent Limvinci melalui perantara bernama Zulkarnain, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1385/1993 atas nama Hajah Fajardah.

Mirisnya, setelah jatuh tempo, uang pinjaman itu tak kunjung dikembalikan.

Tak berhenti di situ, tersangka Asri Auzar lantas melakukan manuver yang lebih jauh.

Ia menjual tanah dan ruko enam pintu yang sama kepada Vincent Limvinci seharga Rp5,2 miliar.

Transaksi jual beli ini bahkan dikukuhkan secara resmi dalam Akta Jual Beli No.08/2021 tertanggal 9 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Rina Andriana.

Kepemilikan tanah akhirnya dibaliknamakan secara sah menjadi atas nama Vincent Limvinci.

Namun, drama penipuan ini memasuki babak baru pada Oktober 2021.

Setelah proses balik nama tuntas, tersangka Asri Auzar justru beraksi meminta uang sewa ruko kepada penyewa, yakni saksi Hendra Wijaya dan Dr. Khairani Saleh, tanpa sepengetahuan pemilik sah yang baru, Vincent Limvinci.

Tersangka dengan berani mengaku bahwa bangunan tersebut masih menjadi miliknya dan meminta uang sewa sebesar Rp337,5 juta untuk masa sewa 2021–2025.

Tindakan penggelapan ini sontak membuat korban Vincent Limvinci melaporkannya ke Polresta Pekanbaru.

Akibat perbuatannya, Asri Auzar kini dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 372 KUHP jo Pasal 385 ayat (1) KUHP.

Asri Auzar Klarifikasi

Di sisi lain, Asri Auzar, memberikan klarifikasi tegas terkait penahanan dirinya di Rutan Kelas I Pekanbaru atas dugaan penipuan dan penggelapan. 

Melalui kuasa hukumnya, Supriadi Bone dan Andriadi, Asri Auzar menegaskan bahwa dirinya adalah korban dalam sengketa perdata terkait peralihan dan pengagunan sertifikat tanah.

Asri Auzar, yang kini menjadi tersangka, mengklaim mengalami kerugian materiil dan menyayangkan proses penahanan yang dinilai tidak prosedural.

Kuasa hukum menyatakan bahwa penahanan Asri Auzar seharusnya tidak dilakukan karena sengketa pokok masih dalam proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru. 

Perkara perdata ini teregistrasi dengan Nomor 249/PDT.G/2025/PN.PBR, merupakan gugatan lanjutan atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait peralihan sertifikat tanpa dasar jual beli yang sah.

"Sidang lanjutan saat ini masih berjalan dan memasuki tahap pembuktian... Jadi, seharusnya klien kami tidak bisa ditahan karena masih ada proses peradilan yang belum memastikan soal kepemilikan sertifikat," kata Supriadi, Sabtu (15/11/2025)

Ia merujuk pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang mengatur penangguhan pemeriksaan pidana untuk menunggu putusan perdata yang berkaitan dengan hak perdata.

Supriadi mendesak masyarakat untuk bersikap bijak menanggapi pemberitaan.

Ia membantah keras tudingan penggelapan uang senilai Rp5,2 miliar, sebab menurutnya, kasus ini murni hubungan perdata utang-piutang.

"Kami perlu meluruskan fakta yang sebenarnya soal tudingan penggelapan uang Rp5,2 miliar. Beliau tokoh masyarakat Riau yang tidak pernah sebelumnya tersandung kasus hukum," tegasnya.

(Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda/Budi Rahmat)