Belanja Pegawai Sudah 45 Persen dari Total APBD, Bupati Afni Bakal Z Pangkas TPP

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak mengambil langkah besar dengan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun anggaran 2026.

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Bupati Siak  Afni Zulkifli, setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap beban belanja pegawai yang dinilai terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Afni, saat ini belanja pegawai Pemkab Siak sudah mencapai Rp1,1 triliun atau sekitar 45 persen dari total APBD.

Angka itu jauh melampaui batas maksimal ketentuan yang hanya 30 persen. 

“Ruang fiskal kita tidak baik-baik saja. Kalau tidak dikoreksi, yang jadi korban adalah pelayanan publik,” ujar Afni di Kantor Bupati Siak, Senin (15/9/2025).

Selama ini, TPP pejabat struktural di Siak memang terbilang fantastis. Sekretaris Daerah, misalnya, mengantongi lebih dari Rp1 miliar per tahun, atau sekitar Rp70–80 juta per bulan.

Kepala Inspektorat menerima Rp688 juta, sementara Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Kepala Bappeda sama-sama di atas Rp571 juta per tahun.

Rata-rata kepala dinas menerima Rp400–500 juta, dengan variasi tergantung jabatan dan komponen tunjangan.

Namun, mulai 2026, seluruh nilai itu akan diciutkan. Pemkab Siak memutuskan memangkas TPP pejabat struktural hingga 50 persen.

Baca juga: Bupati Siak Lakukan Perubahan Besar TPP ASN Demi Selamatkan Anggaran Daerah

Artinya, TPP Sekda yang sebelumnya Rp1 miliar lebih akan turun menjadi sekitar Rp523 juta, Kepala Inspektorat dari Rp688 juta menjadi Rp337 juta, dan Kepala BKD dari Rp571 juta menjadi Rp284 juta.

Bupati Afni menegaskan, langkah ini bukan bentuk ketidakpedulian terhadap ASN, melainkan upaya agar anggaran lebih sehat dan berpihak pada masyarakat. 

“Kita tidak sedang anti-pegawai. Tapi kita harus utamakan pelayanan. Kalau belanja pegawai terlalu besar, rakyat kecil yang jadi korban,” tegasnya.

Selain pemangkasan TPP pejabat struktural, penyesuaian juga dilakukan pada level pegawai lain, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan yang TPP-nya disesuaikan hingga 75 persen dari sebelumnya. Misalnya, PNS golongan IV yang semula menerima Rp2 juta per bulan kini hanya akan mendapat Rp1,5 juta.

Pemangkasan ini berdampak besar pada postur fiskal daerah. Dari sebelumnya anggaran TPP ASN mencapai Rp22,2 miliar per bulan, setelah evaluasi hanya dibutuhkan Rp19,73 miliar. Efisiensi ini menyelamatkan APBD sekitar Rp34,5 miliar per tahun.

Efisiensi juga menyentuh honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, yang dipangkas dari Rp7,94 miliar menjadi Rp2,26 miliar. Dengan begitu, tambahan penghematan mencapai Rp5,68 miliar.

Afni menyebut kebijakan ini sebagai langkah fiskal berkeadilan. Ia ingin memastikan APBD tidak habis untuk belanja aparatur, melainkan juga dialokasikan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. 

“Rasionalisasi ini penting agar tidak terjadi ketimpangan antar jabatan dan agar kinerja ASN lebih objektif,” ucapnya.

Selain TPP, Pemkab Siak juga sedang menertibkan penggunaan kendaraan dinas, meninjau ulang kontrak pengadaan, serta menghentikan pembayaran sewa kendaraan yang menunggak. 

“Langkah ini memang tidak populer, tapi perlu agar anggaran kita sehat,” pungkas Afni.

TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK di luar gaji pokok dan tunjangan tetap lainnya.

TPP tidak diberikan secara seragam, melainkan berdasarkan beberapa faktor.

Diantaranya beban kerja, Prestasi kerja, kondisi kerj misalnya bekerja di daerah terpencil atau berisiko tinggi, kelangkaan profesi yang sulit dicari atau sangat dibutuhkan. Termasuk kehadiran dan disiplin.

TPP biasanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)