Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Berita Riau

Anggaran Perjalanan Dinas Naik Rp 167 Miliar, Wakil Ketua DPRD Riau: Demokrasi Kita Itu Mahal

Dalam menyusun APBD kan kita konsultasi dengan kementrian dalam negeri dan untuk mengambil satu keputusan itu bukan putuskan oleh satu orang.

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: CandraDani
Tribun Pekanbaru
DPRD Riau akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau tahun 2019 Rp 9,185 triliun dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (28/11). 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kalangan legislatif tidak menampik besarnya anggaran perjalanan dinas di DPRD Riau. Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, Rabu (27/2/2019) membenarkan besarnya anggaran belanja perjalanan dinas untuk DPRD Riau.

"Memang kalau dilihat terlihat besar anggaran untuk belanja perjalanan dinas di lembaga DPRD Riau. Karena lembaga DPRD kan lembaga demokrasi," kata pria yang akrap disapa Dedet ini.

Dedet mengklaim, besarnya anggaran perjalanan dinas di dewan, karena satu orang anggota dewan itu menurut dia, setara dengan pimpinan di Pemprov Riau.

Baca: Naik dari Tahun Sebelumnya, Belanja Perjalanan Dinas DPRD Riau Capai Rp 167 Miliar

Selain itu, dalam penyusunan anggaran, termasuk belanja perjalanan dinas, semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga menurut dia tidak ada aturan yang ditabrak.

"Dalam menyusun APBD kan kita konsultasi dengan kementrian dalam negeri dan untuk mengambil satu keputusan itu bukan putuskan oleh satu orang. Jadi Banggarnya semua harus berangkat," katanya.

Kemudian saat penyusunan Perda, juga harus memberangkatkan seluruh anggota Pansus ke daerah yang akan dilakukan studi banding.

"Memang seperti itulah, jadi demokrasi kita itu memang mahal," ujarnya.

Saat disinggung apa upaya pihaknya untuk menghemat anggaran perjalanan dinas, Dedet mengaku sudah menyiapkan skema dengan cara melakukan telekomprence.

Baca: VIDEO: DIlantik Jadi Gubernur, Wakil Ketua DPRD Riau Sanjung Syamsuar dan Edi Natar

Namun untuk pengadaan alat telekomprerence tersebut hingga saat ini belum terealisasi.

"Gagal lelang terus sudah dua tahun ini, kalau bisa telekomperence kan tidak perlu lagi ke Jakarta. Khusus yang penting saja fisiknya hadir, kalau hanya sekedar konsultasi bisa dilakukan lewat telekomperence," katanya.

Seperti diketahui, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau mengungkap adanya pemborosan anggaran yang cukup besar digunakan untuk perjalanan dinas.

Bahkan untuk tahun 2019 ini, biaya perjalanan dinas Pemprov Riau termasuk DPRD Riau mencapai Rp 401 miliar.

Menariknya, meski tahun ini anggaran perjalanan dinas menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ternyata tidak berpengaruh untuk perjalanan dinas untuk DPRD Riau.

Baca: Syamsuar Soroti Besarnya Anggaran Perjalanan Dinas di APBD 2019, Begini Katanya

Baca: Kenaikan Harga Tiket Pesawat Pengaruhi Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Wakil Rakyat

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved