SOAL Jaksa Agung Bukan dari Parpol dalam Kabinet Kerja Jilid II, Kapitra Ampera: Waiting Time Aja

Sebelumnya juga kapitra Ampera beberapa kali mengeluarkan pernyataan jika dirinya wajar mendapatkan kursi sebagai Jaksa Agung, karena sudah "berdarah-darah" (bekerja keras) memperjuangkan Jokowi dalam pemilu 2019.

Kapitra Lontarkan Pernyataan PEDAS

Keluarkan pernyataan pedas soal jatah menteri dari Riau di Kabinet Kerja Jilid II, Kapitra Ampera: harusnya malu dong!

Munculnya wacana beberapa tokoh di Riau yang mengharapkan adanya perwakilan menteri maupun pejabat lainnya di kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Maaruf Amin, ternyata tidak sejalan dengan politikus PDI Perjuangan yang juga pengacara kondang Kapitra Ampera.

Baca: BUKTIKAN Ucapan Soal Dicopot Jokowi Kapolres Pelalawan Menginap di Lokasi Karhutla di Riau Area TNTN

Baca: Caleg PKB dan Caleg PPP Lulus Seleksi CPNS 2018 Kuansing, Dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Riau

Baca: DETIK-DETIK Harimau Sumatera Masuk Kampung di Riau, Dari Kejutkan Operator GS hingga Warga Waspada

Baca: Terancam Dicopot Oleh Presiden Jokowi Soal Karhutla di Riau, Dandim Bengkalis Ditangani dengan Cepat

Baca: Pasangan Suami Istri Bunuh IRT di Riau, Begini Jalan Sidang Putusan Hakim 14 Tahun & 6 Tahun Penjara

Riau bukan daerah yang mendukung sepenuhnya pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Maaruf Amin, padahal Jokowi sudah berkontribusi untuk Riau.

"Harusnya malu dong minta jatah menteri atas nama daerah dari Riau. Pak Jokowi itu tidak akan melihat daerah walaupun memilih Menteri nantinya," ujar Kapitra Ampera kepada tribunpekanbaru.com.

Jika alasan kontribusi Riau untuk Indonesia melalui minyak dan Sumber daya alam lainnya menurut Kapitra tidak bisa dijadikan alasan.

"Hasil minyak sudah nggak besar lagi, nggak dibanggakan lagi jadi harus tahu diri juga lah," ujar Kapitra.

Apalagi tipikal dari Jokowi sendiri lanjut Kapitra Ampera tidak akan memilih berdasarkan perwakilan daerah, apalagi daerahnya tidak berjuang dalam memenangkan.

"Jikapun pak Jokowi milih nanti orang dari Riau bukan atas nama Riau, melainkan melihat dari individunya," jelas Kapitra Ampera.

KOMITMEN dan Janji Kapitra Jadi Jaksa Agung

Komitmen dan janji Kapitra Ampera disebut kandidat kuat Jaksa Agung, tangkap anak presiden hingga hukuman mati untuk koruptor.

Banyaknya dorongan dari berbagai pihak untuk menjabat sebagai Jaksa Agung, membuat Kapitra Ampera bersemangat untuk menegakkan hukum di tanah air.

Baca: DETIK-DETIK Harimau Sumatera Masuk Kampung di Riau, Dari Kejutkan Operator GS hingga Warga Waspada

Baca: Terancam Dicopot Oleh Presiden Jokowi Soal Karhutla di Riau, Dandim Bengkalis Ditangani dengan Cepat

Baca: HASIL Rapat Gubri Syamsuar dengan Jokowi Soal Karhutla di Riau, Ancaman Copot Pangdam hingga Dandim

Semangatnya ingin menjadi Jaksa Agung tidak lain hanya untuk menegakkan keadilan hukum bagi masyarakat.

Maka ia akan menerapkan penegakan hukum secara radikal artinya tidak ada toleransi bagi pelanggar hukum, terutama di internal penegak hukum sendiri.

Kapitra juga akan tegas bagi penegak hukum yang melanggar hukum nantinya bila ditunjuk menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.

"Jadi siapapun sama di mata hukum, mau anak Presiden buat kesalahan ditangkap saja. Kalau anak Kapitra Ampera buat kesalahan dituntut dua kali lebih berat dari orang lain," ujar Politisi PDI Perjuangan ini dengan tegasnya saat ditemui di Pekanbaru.

Bahkan Kapitra juga berjanji dengan tegas, bila anaknya melanggar hukum yang harusnya hukuman dua tahun akan dilipatgandakan menjadi empat tahun.

"Kalau orang dua tahun saya tuntut anak saya empat tahun," ujar Kapitra Ampera.

Penegakan hukum itu kata Kapitra Harus dibenahi dulu diinternal sehingga hasilnya akan lebih baik.

Baca: KORBAN Kabut Asap Akibat Karhutla di Riau Capai 5.113 Orang, Alami Iritasi Kulit-Iritasi Mata-ISPA

Baca: KISAH Pembalap Muda Riau Terpilih Jadi Anggota DPRD Rohul di Usia 30 Tahun, Peraih Suara Terbanyak

Baca: Diduga Cemburu, Pria di Pekanbaru Tusuk Wanita Pujaan dan Perut Sendiri Hingga Ditemukan Tewas

Tidak ada lagi tebang pilih soal penegakan hukum.

Sebagaimana diketahui kapitra Ampera merupakan politisi PDI Perjuangan yang juga pengacara di Indonesia, namanya beberapa kali didorong sejumlah elemen masyarakat untuk ditunjuk sebagai Jaksa Agung pada kabinet Joko Widodo - Maaruf amin.

Sebelumnya juga kapitra Ampera beberapa kali mengeluarkan pernyataan jika dirinya wajar mendapatkan kursi sebagai Jaksa Agung, karena sudah "berdarah-darah" (bekerja keras) memperjuangkan Jokowi dalam pemilu 2019.

Tuntut Hukuman Mati untuk Koruptor di Atas Rp 1 Miliar

Politisi PDI Perjuangan yang juga pengacara Kapitra Ampera ternyata sudah menyusun program jika nantinya dipilih sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.

Kapitra tidak akan ada toleransi terhadap pelaku korupsi dan narkoba sehingga ia akan menuntut hukuman mati bagi koruptor di atas 1 miliar dan pemilik narkoba di atas 1 gram.

Kapitra mengaku tidak akan gentar meskipun akan banyak tantangan yang dihadapinya untuk penegakan hukum tersebut, karena untuk memperbaiki bangsa Indonesia saat ini adalah dengan memperbaiki sistem penegakan hukum.

"Korupsi diatas Rp1 Miliar tuntut mati, saya cari payung hukumnya, kan hukum positif membolehkan hukuman mati," ujar Kapitra Ampera saat ditemui di Pekanbaru Rabu (7/8/2019).

Baca: Ada Apa? WAKIL RAKYAT Ini akan Dilantik dan Diberhentikan, JADWAL Pelantikan Anggota DPRD Kampar

Baca: BREAKING NEWS : Seluruh Gugatan Hasil Pemilu 2019 dari Riau Ditolak MK, Pemohon Gigit Jari, Jurdil

Baca: Jumlah Formasi CPNS dan P3K 2019 Pemkab Kuansing, BKPP Kuansing akan Ajukan ke Pemerintah Pusat

Karena selama ini ia melihat dampak dari kejahatan koruptor itu sangat besar dampaknya terhadap orang banyak bisa membunuh banyak orang dan menghilangkan kesempatan kerja dan lapangan kerja bagi rakyat serta kepentingan rakyat lainnya.

"Dampak dari kejahatan itu banyak, bisa membunuh orang, kesempatan kerja dan lapangan kerja, makanya saya sikat habis," jelasnya.

Ini dilakukan menurutnya sebagai efek jera untuk membuat orang takut agar tidak melakukannya kembali.

Selama ini tidak pernah timbul efek jera bagi pelaku koruptor.

Meskipun banyak yang ditangkap namun yang korupsi juga semakin banyak.

Kemudian kejahatan besar lainnya narkoba kapitra juga memiliki program akan menuntut hukuman mati bagi pemilik narkoba di atas 1 gram.

Dengan demikian tidak ada lagi yang berani untuk terlibat dalam peredaran narkoba di Indonesia sehingga generasi muda bisa terselamatkan.

Baca: JADWAL Pelantikan Anggota DPRD Pelalawan Terpilih Hasil Pileg 2019 di Riau, Tunggu SK dari Gubri

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Riau dari Lima Bersaudara hingga Kuliah dan Bergabung di Grup Musik Perkusi

Baca: KABUT Asap di Pekanbaru Akibat Karhutla di Riau, Kualitas Udara di Pekanbaru Mendekati TIDAK SEHAT

"Kalau sekarang kan kejahatan yang diberantas semakin subur. Narkoba semakin subur dan korupsi, tidak ada formula yang efektif untuk penegakan hukum," ujar Kapitra.

Tapi cara melihat saat ini hukum di Indonesia masih terjadi tebang pilih dan setengah hati dalam penegakan hukum.

Menurutnya negara itu bisa disebut negara maju apabila hukumnya bisa jelas dan bisa ditebak secara terang benderang.

"Misalnya kalau curi sepeda motor jelas hukumnya sekian tahun, mau anak siapa, jadi ada rasa keadilan di masyarakat," jelas Kapitra.

Selanjutnya tujuan penegakan hukum juga menurutnya tidak jelas, seharusnya menghentikan kejahatan bukan menangkap penjahat.

Setiap ada penjahat akan ada korban dari kejahatan itu.

"Inikan yang terjadi bervariasi anak pejabat penegakan hukumnya berbeda dengan masyarakat biasa,"ujarnya.

Anehnya lagi menurut Kapitra Ampera yang terjadi saat ini penegak hukum berlomba-lomba untuk mencari kesalahan orang.

Baca: Harimau Sumatera Masuk Kampung di Minas Riau, Berkeliaran di Tambang Migas Chevron, Warga Waspada

Baca: KISAH Pembalap Muda Riau Terpilih Jadi Anggota DPRD Rohul di Usia 30 Tahun, Peraih Suara Terbanyak

Baca: Diduga Cemburu, Pria di Pekanbaru Tusuk Wanita Pujaan dan Perut Sendiri Hingga Ditemukan Tewas

Seharusnya yang dilakukan adalah bagaimana agar tidak ada kejahatan, maka upaya preventif dilakukan.

"Sehingga tidak pernah selesai," jelas Kapitra.

Kapitra yakin dengan sistem penegakan hukum seperti itu maka tidak ada lagi ketidakadilan pada masyarakat.

Apalagi Kapitra juga akan membenahi dulu di internal Kejaksaan yang menurutnya perlu pembenahan demi tegaknya hukum yang adil bagi masyarakat.

Ulama dan Habaib Dukung Kapitra Ampera Jaksa Agung

Jelang pengisian kabinet Presiden Joko Widodo-Ma'ruf amin, berbagai dukungan dan dorongan dari sejumlah tokoh untuk beberapa tokoh agar duduk pada kabinet Jokowi semakin mengalir.

Seperti yang dilakukan sejumlah tokoh agama ulama dan habaib yang mendorong pengacara kondang Kapitra Ampera

untuk menjadi Jaksa Agung pada kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Ada sebanyak 15 ulama dan habaib yang menandatangani surat dukungan terhadap Kapitra Ampera.

Surat itu berisi dukungan terhadap Kapitras sebagai Jaksa tersebut Kamis (1/8/2019).

Baca: Presiden Joko Widodo Bungkam Ungkap Alasan Beri Grasi Bagi Terpidana Pencabulan Anak

Baca: Nama Asli Agung Santoso, Terungkap Asal Usul Nama Hercules yang Dipakai Agung Hercules

Surat ini langsung ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo,

meminta pertimbangan presiden untuk mengangkat Kapitra Ampera menjadi Jaksa Agung RI.

"Atas izin Allah kami tokoh agama, kiyai dan habaib mendukung bapak DR Kapitra Ampera sebagai Jaksa Agung," demikian kutipan dari surat itu.

Surat tersebut juga ditabuhi tandatangan para ulama dan habaib diantaranya,

Ustadz Kholid Hidayat, KH Zainal Arifin, KH Ahmad Fauzi , Habib Idrus Alhabsy Habib M Reda Assegaf,

dan 15 orang tokoh kiyai dan habaib lainnya.

Menanggapi dukungan tokoh agama, kiyai dan habaib ini,

Kapitra Ampera menyambut baik dan ia berharap diakomodir keinginan para ulama tersebut.

"Ulama pasti melihat dengan mata batinnya, Mudah-mudahan diakomodir keinginan para ulama itu," ujar Kapitra Ampera kepada tribunpekanbaru.com Kamis (1/8/2019).

Kapitra yang merupakan putra dari Riau ini mengatakan, para tokoh agama, kiyai dan habaib ini yakin jika Kapitra Ampera jadi Jaksa Agung bisa menegakkan hukum dengan tegas.

"Mereka melihat jika saya jadi Jaksa Agung mampu menegakkan hukum kedalam kejaksaan dan di luar kejaksaan dengan tegas termasuk ke institusi pemerintah yang lainnya," ujar Kapitra Ampera.

Baca: Mahasiswi Ini Melahirkan di Toilet, Kemudian Mulut Bayinya Dibekap hingga Meninggal, Lalu Dibuang

Baca: Bayi 11 Bulan Selamat Didekap Ibu Saat Mobil Ditimpa Truck di Tangerang, Sang Ibu Akhirnya Tewas

Makin Percaya Diri

Kapitra Ampera sendiri terlihat makin percaya diri (pede) masuk dalam kabinet Jokowi-Maaruf pasca keluarnya hasil riset dari versi Voxpol Center, beberapa waktu lalu.

Riset dari versi Voxpol Center itu berisi rilis nama-nama menteri dan pejabat pembantu presiden.

Di mana dalam hasil rilis Voxpol Center tersebut jabatan Jaksa Agung (Kejagung) dipercayakan pada Kapitra Ampera yang merupakan putra dari Riau tersebut.

Namun demikian, Kapitra Ampera juga tetap menyerahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai yang memiliki hak prerogatif nantinya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya dalam menjalankan pemerintahan.

"Kita lihat saja nanti, yang jelas kita serahkan sepenuhnya pada pak Presiden, karena keputusan ada pada pak Presiden," ujar Kapitra Ampera kepada tribunpekanbaru.com Jumat (5/7/2019) silam.

Kapitra Ampera juga mengaku masih tetap menjalin komunikasi dengan semua pihak termasuk di istana,

yang tentunya masih sejalan dengan perjuangan semula memenangkan Jokowi-Maaruf.

"Komunikasi ya selalu dijaga dengan baik, dengan siapapun Insan Allah," ujarnya.

Sebagaimana diketahui ada empat nama yang muncul dari Riau disebut sebagai kandidat menteri pada kabinet Jokowi-Maaruf nantinya,

4 Nama yang digadang-gadang itu adalah :

1. Politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera.

2. Ketua pelaksana rembuk nasional aktivis 98, Sayed Junaidi Rizaldi.

3. Pengurus Pusat PKB Lukman Edi.

4. Ketua DPH LAM Riau Syahril Abubakar.

Keluarkan Pernyataan PEDAS Soal Jatah Menteri dari Riau, Kapitra Ampera: Harusnya Malu Dong!. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)