MENGUAK, Alasan Pemerintah Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan 100 Persen yang Resmi Berlaku 2020

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Ana Ma'ruf menyampaikan bahwa kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

MENGUAK, Alasan Pemerintah Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan 100 Persen yang Resmi Berlaku 2020
Kontan
MENGUAK, Alasan Pemerintah Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan 100 Persen yang Resmi Berlaku 2020 

Benarkah kabar itu?

 Ramalan Zodiak Hari Ini Ada yang Jatuih Cinta, Rabu (30/10/2019) Aries Merasa Sangat Kesal

 Ditunjuk Jokowi Jadi Calon Kapolri Gantikan Tito, Ini Sepak Terjang & Kehebatan Komjen Idham Azis

Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris membantah kabar tersebut.

"Bahwa untuk memulai sanksi itu sudah ada normanya, tapi apakah untuk mengeksekusinya satu Januari. Saya tegaskan itu belum," kata Fahmi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (20/12).

Sebelumnya, tersebar foto selebaran yang mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan diri dan seluruh anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2019.

 Tiada Ampun! Kopassus Kopaska dan Denjaka Kejar Perompak Sampai ke Pantai, Perahu Ditenggelamkan

Jika tidak, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan layanan publik, antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan paspor.

Namun Fahmi menegaskan bahwa BPJS tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi terkait pelayanan publik.

Sanksi administratif bagi setiap orang yang belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tertuang dalam aturan pemerintah; tepatnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No. 86 Tahun 2013.

Tapi, Fahmi mengatakan, penerapan sanksi tersebut sangat tergantung pada pihak-pihak yang bekerja sama dengan BPJS.

 Modus Ngaku Bisa Cegah Santet, Seorang Ayah Setubuhi Siswi SMA Berkali-kali, Putrinya Hanya Nurut

"Soal SIM tentu kita harus bicara dengan kepolisian, lalu paspor dengan imigrasi," ia mencontohkan.

Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan untuk mulai menerapkan sanksi tersebut mulai 1 Januari 2019.

Halaman
1234
Editor: Hendri Gusmulyadi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved