800 Pegawai Honorer di Pemkab Meranti Diduga FIKTIF, Data BKD Beda dengan BPKAD, Eh Ada Anak Pejabat

"Ini kebijakan yang tidak elegan menurut saya. Saya menyoroti ini karena kita itu sama dan harus juga diberlakukan sama. Tak ada beda dan istimewa antara di eksekutif dan legislatif semuanya sama. Kita digaji dengan uang masyarakat, jika ini yang terjadi ini sama dengan menzalimi masyarakat. Uang kita minim hari ini, saya prihatin sekali dengan kondisi hari ini. Jika disini adanya pengurangan seharusnya disana jangan dilakukan penambahan dan kita mendorong bupati pengurangan itu atas dasar membenani keuangan daerah," ujar Tartib.

Dikatakan Tartib, seharusnya yang perlu dilakukan pengurangan itu adalah terhadap pegawai honorer fiktif yang tidak jelas keberadaannya, bukan terhadap pegawai yang sering masuk kantor.

"Kalau misalnya harus ada pengurangan, yang perlu dilakukan itu adalah terhadap mereka yang tidak jelas kerjaannya dan tidak pernah masuk dan berdomisili diluar, bukan terhadap mereka yang rajin masuk dan bekerja dengan baik. Intinya yang fiktif itu harus diberhentikan, jangan yang aktif," pukasnya.

Tartib juga meminta jika sistem perekrutan harus ada standarnya sehingga tidak ada kesan ada titipan pejabat dan anggota DPRD.

"Sistem perekrutan harus profesional dan harus ada standarnya, dan yang punya itu di pemerintahan. Saya tidak menyerang personal, tapi ini adalah persoalan kebijakan yang perlu diambil," pungkas Tartib.

Sementara itu, salah seorang pejabat disalah satu OPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti membenarkan apa yang menjadi temuan anggota DPRD itu, menurutnya hal itu seakan sudah menjadi lumrah disetiap OPD.

"Kalau di kantor ini ada juga, namanya ada di absensi, namun dia tidak pernah masuk kantor, bahkan kabarnya dia menjadi salah satu pemandu lagu di Pekanbaru," beber salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Sekretaris Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Bakharuddin M.Pd, ketika dikonfirmasi sejumlah awak media mengatakan akan melakukan cross cek terkait tudingan anggota DPRD tersebut.

"Kita akan cross cek ulang terhadap pernyataan beliau, itu termasuk kalau memang perlu ada pertemuan dengan beliau," kata Bakharuddin Selasa (7/1/2020).

Dijelaskan Sekretaris BKD itu, saat ini jumlah Honorer diseluruh OPD yang terdata di Badan Kepegawaian Daerah total 4.337 orang Honorer.

Dikatakan Bakahruddin bahwa untuk penerimaan honorer sendiri sepenuhnya ada di OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

"Penerimaan ini di OPD masing-masing, tapi kadang-kadang ada yang melapor ada yang tidak melapor, yang melapor itu yang kita register," ujar Bakharuddin.

Walaupun demikian Bakharuddin menilai masih ada honorer yang belum teregister karena belum melapor.

"Kalau mereka (OPD) ada yang menerima tapi tidak melaporkan ke kita, tentu tidak terpantau. Bisa jadi masih ada yang belum karena mereka belum ada melapor," ujarnya.

Dikatakan Bakharuddin bila ada temuan terhadap honorer 'fiktif' tersebut maka akan diambil tindakan sesuai dengan arahan pimpinan dalam hal ini Bupati Kepulauan Meranti.

"Tentu tindakan selanjutnya menunggu arahan pimpinan. Tapi kalau bayangan tindakannya menyurati OPD yang bersangkutan untuk memberhentikan, begitu biasanya." Pungkas Bakharuddin.

Tribunpekanbaru.com / Teddy Tarigan - 800 Pegawai Honorer di Pemkab Meranti Diduga FIKTIF, Data BKD Beda dengan BPKAD, Eh Ada Anak Pejabat