Breaking News:

Citizen Report

JURNAL - Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Kopda sebagai Badan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 25

Pada saat ini banyak koperasi di Indonesia yang bermasalah dan sudah dibubarkan, tetapi Koperasi Simpan Pinjam Kopda bisa bertahan

Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
JURNAL - Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Kopda sebagai Badan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 25 

Ponsel : 082283469787

I. ABSTRACT

At present many cooperatives in Indonesia are problematic and have been dissolved, but Kopda Savings and Loans Cooperatives can survive and even develop. Therefore it is necessary to improve the development of Kopda Savings and Credit Cooperatives in terms of the smooth operation of cooperatives in relation to institutional devices that are able to carry out their functions properly and present legality of cooperatives, so that these cooperatives can achieve results. Related to the problem in this study is the position of cooperatives as legal entities in Kopda Savings and Loan Cooperative practices, as well as the legal relationship between the instruments in cooperative organizations in Kopda Savings and Loans Cooperatives.

Keywords: Cooperatives, Legal Entities, Legal Relations.

I. ABSTRAK

Pada saat ini banyak koperasi di Indonesia yang bermasalah dan sudah dibubarkan, tetapi Koperasi Simpan Pinjam Kopda bisa bertahan dan bahkan berkembang. Oleh karena itu perlu untuk diteliti perkembagan Koperasi Simpan Pinjam Kopda dalam hal kelancaran koperasi dalam menjalankan usaha dengan adanya perangkat organisasi yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta adanya legalitas koperasi, sehingga koperasi ini bisa mencapai kesuksesan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah kedudukan koperasi sebagai badan hukum dalam praktik pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda, serta hubungan hukum antara perangkat dalam organisasi koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda.

Kata Kunci: Koperasi, Badan Hukum, Hubungan Hukum.

A.    Latar Belakang Masalah

Banyak usaha yang tidak berkembang saat ini terjadi karena kekurangan permodalan dalam mengembangkan usaha. Dapat kita lihat banyak petani, pedagang, pengusaha, dll, yang masih kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Hal ini bisa disebabkan karena keterbatasan permodalan yang dimiliki oleh pelaku usaha, melihat permasalahan ini maka para pelaku usaha harus memiliki alternatif dalam mengatasi permasalahan permodalan untuk mengembangkan suatu usaha. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan para pelaku usaha untuk mengatasi permasalahan permodalan seperti bank, koperasi, lembaga pembiayaan, pegadaian, dll.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asaske keluargaan. Dasar peraturan koperasi Indonesia adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian).

Halaman
1234
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved