Breaking News:

Citizen Report

JURNAL - Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Kopda sebagai Badan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 25

Pada saat ini banyak koperasi di Indonesia yang bermasalah dan sudah dibubarkan, tetapi Koperasi Simpan Pinjam Kopda bisa bertahan

Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
JURNAL - Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Kopda sebagai Badan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 25 

C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a)    Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1.    Untuk mengetahui status Koperasi Simpan Pinjam Kopda sebagai badan hukum.

2.   Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum antara perangkat dalam organisasi koperasi pada koperasi Kopda.

b)       Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.    Bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum.

D. Metode Penelitian

1.    Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis Normatif untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.[1]

2.    Sumber Data

a.   Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b.   Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, Literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1)      Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2)   Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan olahan penelitian yang bersumber dari peneltian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok permbahasan yang akan diteliti.

3)   Bahan Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan

           [1] Ibid., hlm. 51

internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

1.      Teknik Pengumpulan Data

a.   Kajian kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

2.     Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Status Koperasi Simpan Pinjam Kopda Sebagai Badan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Perkoperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang- kurangnya 20 (dua puluh) orang, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan olehUndang-Undang. Koperasi sekunder adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/atau koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis tingkatan.

Dalam ketentuan Pasal 16 UU Perkoperasian, jenis koperasi didasarkan pada kesamaaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan dalam penjelasan Pasal tersebut mengenai koperasi diuraikan seperti : koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Untuk koperasi-koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti : pegawai negeri, anggota abri, karyawan dsb, bukanlah merupakan jenis koperasi tersendiri.

Penjenisan koperasi ini jika ditinjau dari barbagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan sebagai berikut:

1)      Koperasi Konsumsi

2)      Koperasi Simpan Pinjam

3)      Koperasi Produksi

4)      Koperasi Konsumsi

5)      Koperasi Pertanian

6)      Koperasi Peternakan

7)      Koperasi Perikanan

8)      Koperasi Kerajinan Atau Koperasi Industri

Koperasi Kopda didirikan pada tanggal 25 Mei 2002 dengan anggota sebanyak 22 orang. Pada tanggal 5 Agustus 2002 Koperasi Kopda mulai operasional dengan asset sebesar Rp. 22.220.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah.

Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang ada di pedesaan, serta memperhatikan amanah yang digariskan UUD 1945 Pasal 33 dan UU Perkoperasian, Koperasi Kopda bertekat dan berupaya sedapat mungkin untuk ikut serta membangun ekonomi masyarakat dengan cara menggerakkan dan memberdayakan mereka dalam kehidupan berkoperasi.

Prestasi yang diperoleh Koperasi Kopda bukan hanya dalam bentuk peningkatan asset akan tetapi lebih dari itu, antara lain sukses dalam menciptakan lapangan kerja bagi anggota dan masyarakat, yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Koperasi Kopda telah merekrut 78 tenaga kerja dari berbagai jenjang pendidikan dan dari berbagai disiplin ilmu. Asset Koperasi Kopda per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 215.304.512.314,42 (dua ratus lima belas milyar tiga ratus empat juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) dengan out standing kredit sebesar Rp. 110.322.534.020,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah). dari pembiayaan tersebut diprediksi dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 12.825 orang.

Koperasi Simpan Pinjam Kopda sudah berstatus badan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 25 Tahun 1992. Hal ini dibuktikan terpenuhinya syarat-syarat dan karakteristik badan hukum koperasi. Hal ini terdapat harta kekayaan yang terpisah, tujuan tertentu, kepentingan sendiri, organisasi yang terstruktur, dan anggaran dasar yang disahkan oleh pemerintah.

B. Bentuk Hubungan Hukum Antara Perangkat Dalam Organisasi Koperasi Pada Koperasi Kopda

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum. Hal ini ada hubungannya dengan sumber hukum. Seperti kita ketahui, sumber hukum itu ada sumber hukum yang formil dan materil. Syarat-syarat badan hukum tersebut dijelaskan dalam hubungannya dengan sumber hukum yang formal.

Jadi, kapan dapat dikatakan adanya badan hukum itu tergantung pada syarat mana yang telah terpenuhi oleh perkumpulan, badan ataupun badan usaha tersebut dan ini dapat dikaji dari sumber hukum yang formal.

Syarat-syarat yang dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan doktrin adalah : adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, adanya organisasi yang teratur. Karakteristik badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh pemerintah, dan diwakili oleh pengurus. Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum harus memenuhi beberapa sayarat dan karakteristik badan hukum yang telah disebutkan diatas.

Apabila semua syarat telah terpenuhi maka timbul hubungan hukum antara organisasi koperasi simpan pinjam kopda.

Hubungan hukum antara perangkat organisasi Koperasi Simpan Pinjam Kopda memberikan hak dan kewajiban antara Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas dan Manager. Kerja sama yang baik antara perangkat organisasi koperasi memajukan kegiatan usaha telah menjalankan fungsinya berhasil dengan baik.

III. PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1.   Koperasi Simpan Pinjam Kopda sudah berstatus badan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 25 Tahun 1992. Hal ini dibuktikan terpenuhinya syarat-syarat dan karakteristik badan hukum koperasi. Hal ini terdapat harta kekayaan yang terpisah, tujuan tertentu, kepentingan sendiri, organisasi yang terstruktur, dan anggaran dasar yang disahkan oleh pemerintah.

2.   Hubungan hukum antara perangkat organisasi Koperasi Simpan Pinjam Kopda memberikan hak dan kewajiban antara Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas dan Manager. Kerja sama yang baik antara perangkat organisasi koperasi memajukan kegiatan-kegiatan usaha telah menjalankan fungsinya berhasil dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kansil, C.S.T. 1999. Pokok-Pokok Badan Hukum. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Pt Bandung : Citra Aditya Bakti.

Muljono, Djoko. 2012. Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta : Andi

Pramono, Nindyo. 1986. Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Koperasi Indonesia Didalam Perkembangan. Yogyakarta : Tpk Gunung Mulia.

Prodjodikoro, Wirjono. 1985. Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia. Bandung : Penerbit Dian Rakyat.

Sudarso. 2010. Koperasi Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta Hadikusuma, Hilman, 2003, Pengatar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Sukamdiyo, Ign. 1996. Manajemen Koperasi. Semarang : Glora Aksara Pratama

Suryani, Titik, dkk. 2013. Manajemen Koperasi. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. Soeroso, R. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

W, Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar Dan Nadia Maulisa Benemay. 2005. Hukum Koperasi Indonesia. Bandung : Pt Citra Aditya.

B.  Peraturan PerUndang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Jurnal - Tribunpekanbaru.com

Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved