Penyaluran BLT Dana Desa bagi Warga Terdampak Covid-19 di Pelalawan Masuk Tahap lll, Ini Rinciannya

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Riau menggesa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) bagi warga terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Hampir setiap hari Bupati Pelalawan, HM Harris beserta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan Adi Sukemi beserta para pejabat turun ke desa-desa dalam rangka penyerahan BLT DD.

Sekaligus memantau penyaluran bantuan tersebut hingga sampai ke masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pelalawan, Zamhur Das, pendistribusian BLT dana desa saat ini sudah memasuki tahap lll. Bantuan tahap l dan ll telah terealisasi untuk 104 desa yang ada di Pelalawan dengan besaran yang beragam. Jumlah penerima manfaat juga masing-masing desa juga tidak serupa.

"Untuk yang sekarang ini, BLT dana desa sudah memasuki tahap yang ketiga. Ini bagi warga yang betul-betul terdampak Covid-19," tutur Zamhur Das, kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (16/7/2020).

Zamhur merincikan, BLT dana desa tahap pertama yang tersalurkan mencapai Rp 5.946.000.000,- dengan jumlah penerima sebanyak 9.910 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan BLT tahap ll diterima 6.799 KK dengan total bantuan Rp 4.079.400.000,-. Sedangkan yang saat ini tahap lll yang sedang berjalan sudah terserap Rp 1.552.800.000 yang diberikan kepada 2.588 KK sebagai penerimanya.

"Jadi total seluruh BLT DD yang sudah disalurkan dari tahap l sampai tahap lll ini mencapai Rp 11.578 200.000,- . Ini akan berjalan terus sampai selesai," terang Zamhur.

Dikatakannya, data penerima BLT DD telah disinkronkan dengan penerima bantuan di Dinas Sosial (Dinsos) sebelum disalurkan. Agar tidak terjadi ketimpangan dan penerima ganda atas bantuan dampak Covid-19 yang diserahkan pemerintah. Hingga kini DPMD masih menginventarisir masalah-masalah yang timbul dalam pendistribusian bantuan ini.

"Sampai sekarang belum ada laporan masalah di lapangan. Kita akan awasi terus," tandasnya.

Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, Andri Fransiscus Pane SE mengimbau agar Dinas PMD memantau penyaluran BLT DD hingga ke desa-desa pelosok.

Pasalnya penyimpangan atau penyalahgunaan BLT ini memiliki resiko hukum yang besar jika ditemukan di lapangan. Hal itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat serta para penegak hukum.

"Kita juga ingatkan para kepala desa agar tidak main-main dengan BLT ini. Hukumannya sangat jelas disampaikan para penegak hukum," tandas Andri.

• Viral Murid Komentar Tak Senonoh Saat Guru Live Instagram MPLS, Sebut Alat Vital & Tanya Open BO

• BREAKING NEWS: Hasil Rapid Test Seorang Pegawai Reaktif, Pemda Inhu Nonaktifkan Absen Finger Print

• Siapa Sebenarnya Brigjen Prasetijo Utomo, Jendral Bintang Satu yang Dicopot Kapolri Idham Aziz

Diduga Diselewengkan di 5 Daerah

Dana bantuan tunai yang diberikan pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Riau ternyata diselewengkan.

Ada sejumlah oknum yang melakukan perbuatan tercela itu, sehingga anggaran yang sedianya ditujukan untuk masyarakat tidak sampai, atau dipotong untuk kepentingan individu tertentu.

Hal ini terungkap dalam pemaparan Mabes Polri yang sedang menangani kasus dugaan penyelewengan dana tersebut.

Mabes menyebut jika di RIau terdapat tujuh perkara yang sedang ditindaklanjuti.

7 kasus itu ditangani oleh Polda Riau, dan juga jajaran Polres di daerah.

Ada dua perkara yang ditangani Polda Riau, masing-masing BLT Dana Desa Darul Aman Kecamatan, Rupat Kabupaten Bengkalis, dan  BLT Dana Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

"Perkara di Bengkalis modusnya bantuan yang seharusnya dibagikan kepada 125 KK oleh perangkat desa dibagikan kepada 250 KK, saat ini uang BLT sudah ditarik kembali dan disalurkan kepada yang terdaftar, sedang yang belum terdaftar sudah dilaksanakan tahap verifikasi oleh Pemkab Bengkalis," ungkap Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto dalam keterangan tertulisnya.

Perkara di Kabupaten Kampar terjadi dengan modus pemotongan nominal bantuan.

19 KK yang Bantuannya dipotong oleh ketua RT dan dibagikan kepada masyarakat yang belum terdata sebagai penerima BLT.

Hal ini terjadi di Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kampar.

"Saat ini sudah ditindaklanjuti melalui Inspektorat Kabupaten Kampar dengan menarik kembali BLT dan diserahkan kepada yang sudah terdaftar serta mengajukan daftar nama masyarakat yang belum termasuk daftar penerima (tahap verifikasi)," terang Sunarto.

Sementara, kasus dugaan penyelewengan bansos yang tengah diselidiki di Rokan Hilir paling banyak jumlahnya.

Kasusnya yakni terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam.

Diduga Kepala Desa (Kades) memotong dana bansos, dari yang seharusnya Rp600 ribu, menjadi Rp300 ribu.

Uang itu dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdata.

"Saat ini uang tersebut telah dikembalikan kepada masyarakat yang tercantum sebagai penerima, dan yang belum terdata sebagai penerima sudah diusulkan," jelas Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Rabu (15/7/2020) sore.

Ilustrasi penyaluran BLT di Bandung. (DOKUMENTASI TRIBUN JABAR / GANI KURNIAWAN)
• VIRAL Janda Cantik Jual Rumah Plus Siap Diperistri Pembeli, Metha Mengaku Sepi di Rumah

• Presiden Jokowi Sebut Kasus Covid-19 di RI Terkendali Dibandingkan Amerika Serikat dan Brasil

• Peringatan Dini BMKG Cuaca Ekstrem Kamis 16 Juli 2020, Waspada Cuaca Ekstrem Termasuk di Riau

Kemudian BLT Dana Desa Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau.

Di sana terjadi komplain tentang adanya masyarakat yang belum menerima BLT.

Faktanya masyarakat tersebut tidak termasuk dalam daftar sebagai penerima bantuan.

Saat ini sudah diusulkan nama-nama dimaksud dan dalam tahap verifikasi oleh pihak Pemkab Rohil.

Lalu BLT Dana Desa Bahan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, diduga ada penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran.

Disebutkan jika ada istri PNS yang menerima BLT. Saat ini dana tersebut sudah ditarik kembali melalui Inspektorat Kabupaten Rohil dan diperuntukan untuk yang memang berhak menerima.

Kasus lainnya ditangani Polres Rohul. Terkait BLT dana Desa Sangkur Indah, Kecamatan Pagaran Tapah.

Seharusnya yang mendapatkan BLT sebanyak 145 KK, namun dibagikan kepada 213 KK. Saat ini sedang dikoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten Rohul.

Selanjutnya kasus yang ditangani Polres Kuansing.

Terkait BLT dana Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar.

Modusnya, Kades meminta uang kepada sebagian penerima BLT setelah bantuan disalurkan, saat ini masih proses penyelidikan.

Sunarto menyatakan, secara umum, adapun modus penyimpangan yang terjadi adalah, adanya pemotongan BLT dikarenakan ada masyarakat yang belum masuk daftar penerima, saat penyerahan.

"Saat ini sudah ada pengajuan terhadap masyarakat yang belum masuk daftar untuk kemudian diverifikasi oleh pihak pemerintah daerah," sebut Sunarto.

Dia menambahkan, 6 kasus penanganannya bekerjasama dengan APIP (Inspektorat Kabupaten), sedangkan 1 kasus yang ditangani Polres Kuansing, masih dalam proses penyelidikan.

( Tribunpekanbaru.com / Johannes Wowor Tanjung )